Pasuruan (wartabromo.com) – Presiden RI Joko Widodo mengimbau Pemerintah Daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk memenuhi target belanja produk dalam negeri. Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan pun siap mengawal sampai sukses.
Imbauan ini disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022, Selasa (14/06/2022). Ia meminta semua pemerintah daerah (Pemda) segera memiliki e-Katalog lokal.Supaya bisa digunakan sebagai alat untuk mendongkrak target belanja dalam negeri.
Adapun berdasar catatan, dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 Pemda yang memiliki e-Katalog lokal. Salah satunya Pemerintah Kota (pemkot) Pasuruan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Pasuruan Gus Ipul yang turut hadir dalam rapat via Zoom meeting di Ruang MCC Rumah Dinas mengatakan, siap mengawal target belanja dalam negeri sampai sukses.
“Kita sudah punya E-Katalog, jadi kita bisa lebih siap mensukseskan penjualan produk lokal dan jauh lebih mudah mengimbau masyarakat untuk membeli dan memakai produk kita sendiri lewat E-Katalog,” tuturnya.
Tak cuma untuk masyarakat lokal, E-Katalog nantinya juga memudahkan penjualan produk ke berbagai wilayah. Sehingga produk dari para Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kota Pasuruan bisa dibeli oleh pemerintah di semua daerah.
“Setelah kita bersama-sama mendengarkan arahan dari Presiden, mari kita disiplinkan untuk terus mendukung UMKM kita. Tak lain agar produk dari UMKM ini bisa kita beli dan digunakan di berbagai wilayah,” terang Gus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal kedisplinan instansi pemerintah terkait penggunaan E-Katalog.
Tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pihaknya pun dituntut maksimal dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri.
“Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini,” pungkas Jokowi. (trj/**)
