Jadi Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan, Gus Mufti Targetkan 8 Kursi di DPRD, Mungkinkah?

258
Gus Mufti (dua dari kanan) menerima SK dari pengurus DPW PDIP.

Pasuruan (WartaBromo.com) – Anggota DPR RI, Mufti Anam (Gus Mufti) ditunjuk menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Pada pemilu 2024 nanti, ia punya target PDI Perjuangan bisa meraih 8 kursi.

Hal ini disampaikan Gus Mufti setelah menerima SK di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Selasa (02/08/2022).

Tugas pertama yang diemban Gus Mufti sebagai ketua partai berlogo banteng ini adalah melakukan konsolidasi dengan semua pengurus mulai tingkat DPC hingga tingkat PAC.

Gus Mufti juga harus mengusulkan penyempurnaan struktur dan komposisi DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan. Penyusunan struktur dan komposisi DPC ini wajib memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.

Baca Juga :   Warga Dikeroyok saat Ngopi hingga Anggota DPRD Kota Pasuruan Ditahan Karena Korupsi | Koran Online 12 Jul

Ditanya soal target politik di tahun 2024, Gus Mufti mengaku akan terus konsolidasi dengan semua pengurus. Tak tanggung-tanggung, ia menargetkan PDI Perjuangan bisa mendapat 8 kursi di DPRD Kota Pasuruan.

“Rasanya itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita harus optimis,” kata Gus Mufti. Sebagai catatan, pada pemilu 2019 lalu, PDIP hanya mampu meraup dua kursi.

Untuk meraih 8 kursi itu, Gus Mufti menyebut, semua kader PDI Perjuangan harus lebih dekat dengan masyarakat. Kader PDI Perjuangan harus lebih peka untuk memasuki ruang-ruang di masyarakat.

Untuk diketahui, nama Gus Mufti sendiri sebenarnya tidak ada dalam usulan DPC ke DPP. Hanya tiga nama yang diusulkan yakni Teddy Armanto, Muhammad Arief, dan Bambang Parikesit untuk mengikuti fit and proper test.

Baca Juga :   PPDB SMA/SMK Jatim Sistem Zonasi Dihentikan Sementara

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Eddy Paripurna mengatakan, DPP menilai tiga calon yang sudah diusulkan belum memenuhi. Dalam hal ini, DPP memiliki wewenang untuk mengambil alih untuk menentukan siapa figur ketua.

“Jadi itu memang sudah keputusan dari pusat,” kata Eddy. (tof/asd)