Release Kinerja APBN-APBD, Kemenkeu Satu Pasuruan Gandeng BPS dan Pemda Pasuruan

63
Suasana diskusi dan penyampaian release kinerja APBN dan APBD di kantor Bea Cukai Pasuruan.

Pasuruan (WartaBromo.com) – Kemenkeu Satu wilayah kerja Pasuruan (DJPb, DJBC, DJP, DJKN, BDK) bersama Pemkab-Pemkot Pasuruan serta BPS Kota Pasuruan menggelar press release Kinerja APBN dan APBD sampai dengan bulan Oktober 2022.

Release bersama yang digelar kali pertama ini dilaksanakan di Aula Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan.

Kepala KPPN Malang, Rintok Juhirman mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada peserta yang hadir. Khususnya KPPBC Madya Pabean A Pasuruan yang telah mempersiapkan tempat, sehingga terselenggaranya acara tersebut.

Selanjutnya dipaparkan, bahwa berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Malang yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan sampai dengan bulan Oktober 2022 sebesar Rp 5,95 triliun atau 76,33% dari total pagu sebesar Rp7,79 triliun.

Baca Juga :   P-APBD 2019 Pemkab Probolinggo Defisit Rp181 Miliar, Dewan Sepakat Ditutup dengan Cara ini

Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami pertumbuhan sebesar 8,92% dari realisasi bulan Oktober 2021 sebesar Rp 6,06 triliun. Atau 67,42% dari total pagu sebesar Rp8,99 triliun .

Dari total realisasi belanja Rp 5,95 triliun tersebut, Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,42 triliun atau 74,04% dari total pagu sebesar Rp5,96 triliun dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,53 triliun atau 83,84% dari pagu sebesar Rp1,83 triliun.

Melalui realisasi APBN KPPN Malang sebesar Rp5,95 triliun tersebut, diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan multiplier effect (efek berganda) guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Malang Raya dan Pasuruan.

Para narasumber dan peserta saat foto bersama.

Secara lebih detil, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Malang sampai dengan  bulan Oktober 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2,96 triliun atau 82,00% dari pagu sebesar Rp3,61 triliun dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.

Baca Juga :   Silang Sengkarut Anggaran Uang Rakyat

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1,35 triliun atau 64,24% dari pagu sebesar Rp2,11 triliun. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp93,06 miliar atau 39,38% dari pagu sebesar Rp236,32 miliar dan merupakan terkecil realisasinya. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp13,14 miliar atau 82,55% dari pagu sebesar Rp15,92 miliar.

Sementara itu, untuk TKDD di KPPN Malang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp202,14 miliar atau 63,02% dari pagu sebesar Rp320,74 miliar dan merupakan yang terkecil persentase realisasinya.

DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp676,21 miliar atau 96,17% dari total pagu sebesar Rp703,12 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan BOP Kesetaraan yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dan untuk Dana Desa (DD) terealisasi sebesar Rp652,43 miliar atau 81,34% dari total pagu sebesar Rp802,05 miliar dan merupakan yang terbesar persentase realisasinya.

Baca Juga :   Transfer Pusat Turun, Begini Reaksi Bupati Probolinggo

Di sisi Pendapatan Negara lingkup KPPN Malang sampai bulan Oktober 2022, secara agregat terealisasi sebesar Rp86,05 triliun dan tumbuh sebesar 15,67% (YoY), terdiri dari Perpajakan sebesar Rp16,06 triliun, Kepabeanan & Cukai sebesar Rp68,96 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,03 triliun.

Selanjutnya, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Hannan Budiharto menjelaskan secara rinci penerimaan negara yang bersumber dari Bea dan Cukai serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target.