Pasuruan (WartaBromo.com) – Rancangan APBD (R-APBD) Kota Pasuruan Tahun 2024 disahkan. Enam fraksi DPRD Kota Pasuruan menyetujui R-APBD 2024 yang disampaikan eksekutif.
Pengesahan R-APBD 2024 ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna IV yang digelar di Kantor DPRD Kota Pasuruan, Kamis (30/11/2023).
Sebelum pengesahan, enam fraksi masing-masing menyampaikan pendapat akhirnya terhadap R-APBD Kota Pasuruan Tahun 2024.
Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan mengatakan, semua fraksi di DPRD menyatakan dapat menerima R-APBD Kota Pasuruan 2024.
“Berdasar rapat paripurna IV, DPRD Kota Pasuruan menyetujui R-APBD Kota Pasuruan 2024 untuk menjadi APBD Kota Pasuruan 2024,” kata Ismail.
Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan, catatan-catatan yang diberikan oleh DPRD Kota Pasuruan selalu diperhatikan.
Gus Ipul juga mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah, sehingga Kota Pasuruan dapat menorehkan capaian-capaian positif dalam beberapa tahun terakhir ini.
“Terima kasih bapak, ibu, yang terus mengawal kami,” kata Gus Ipul.
Pada tahun 2024, anggaran belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.184.872.450.006. Sementara pendapatan daerah yang direncakan sebesar Rp942.410.428.163 dengan pendapatan transfer yang masih mendominasi.
Adapun pada tahun 2024, Gus Ipul membeberkan terdapat 9 prioritas pembangunan pembangunan Kota Pasuruan. Pertama, penyediaan pasar penunjang sektor industri pengolahan & perdagangan, dianggarkan sebesar Rp9.924.582.280.
Kedua, perluasan promosi dan pasar industri olahan yang siap ekspor, dianggarkan sebesar Rp6.390.390.600. Ketiga, perluasan Promosi Pariwisata Terintegrasi, dianggarkan sebesar Rp54.722.602.021.
Keempat, pengembangan rantai manajemen distribusi logistik dan pasar yang mendukung perindustrian, dianggarkan sebesar Rp144.423.256.571. Kelima, intensifikasi pendapatan daerah melalui penguatan menajemen pengelolaan pajak dan retribusi, dianggarkan sebesar Rp1.906.751.600.
Keenam, enjaga kondusifitas sosial dan politik, dialokasikan anggaran sebesar Rp57.384.404.368. Ketujuh, digitalisasi pelayanan publik mendukung aktivitas masyarakat, dianggarkan sebesar Rp77.498.788.200.
Kedelapan, keberpihakan kesempatan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dianggarkan sebesar Rp305.444.036.062. Kesembilan, sarana dan prasarana sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, dianggarkan sebesar Rp70.750.316.789. (tof/asd)
