Konflik Bau dan Izin: Rumah Produksi Ayam Potong Paiton di Ambang Penutupan

116

Paiton (WartaBromo.com) – Dikeluhkan oleh sebagian besar warga setempat, rumah produksi ayam potong yang berlokasi di Desa/Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo menjadi sorotan. Pj Bupati Probolinggo pun mengancam akan menutupnya.

Keluhan tersebut muncul karena bau menyengat dan dampak lingkungan yang dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar rumah produksi tersebut. Setidaknya ada 200 warga terdampak.

“Baunya itu sudah seperti bangkai, RT sini saja ada sekitar 200 warga yang terdampak,” tutur Suhardi ketua RT/RW 01/01.

Antara warga dan Fauzi, pemilik usaha, pernah ada mediasi. Sebab sejak awal, warga tidak setuju dengan pendirian kandang produksi ayam potong itu. Meski begitu proses tetap berjalan.

Baca Juga :   Buku Aidit Disita Polisi, Komunitas Vespa Literasi Lanjutkan Aktivitas

Meskipun sudah ada upaya mediasi, pemilik usaha tetap melanjutkan operasinya. Mengabaikan kesepakatan sebelumnya dengan warga. “Makanya warga gerah dan rencananya mau demo,” ungkapnya.

Menyikapi masalah ini, Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto bersama Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana turun langsung ke lapangan untuk menemui pemilik rumah produksi dan warga setempat, Jumat sore (26/4/2024).

“Setelah dicek, ternyata rumah produksi ayam ini belum berizin,” terang Ugas Irwanto di lokasi.

Setelah memastikan bahwa rumah produksi tersebut belum memiliki izin resmi, Ugas Irwanto memberikan ultimatum kepada pemilik.

Dia memberikan kesempatan bagi pemilik untuk menyelesaikan panen ayam yang sudah ada. Tetapi setelah itu tidak boleh lagi melakukan produksi tanpa izin yang sah, termasuk izin dari warga sekitar.

Baca Juga :   Penyelundupan Obat Terlarang ke Rutan Bangil Digagalkan, hingga Emak-emak di Kedawung Main Tik Tok di Tengah Banjir | Koran Online 28 Feb

Ancaman tegas pun dilontarkan bahwa jika aturan tersebut dilanggar, rumah produksi akan ditutup secara permanen.

“Tidak boleh produksi lagi sampai izinnya kelar, termasuk izin dari warga. Kalau ini tidak diurus tapi tetap produksi, maka akan kami tutup permanen,” tegas Ugas.

Di sisi lain, pemilik rumah produksi, Fauzi, menyatakan kesiapannya untuk patuh terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian finansial baginya senilai Rp500 juta.

Meskipun telah mengeluarkan dana besar untuk membangun rumah produksi tersebut, dia siap menerima konsekuensi dari keputusan yang diambil pemerintah.

“Mulai produksi baru sekitar tiga bulan. Tapi saya patuh terhadap kebijakan pemerintah. Kalau mau ditutup, ya ditutup,” ucapnya dengan nada lirih. (aly/saw)