Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Target ambisius itu disampaikan langsung Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan di ruang Argopuro, Kantor Bupati, Senin (8/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, para kepala dinas, hingga pejabat teknis lintas sektor.
Gus Haris–sapaannya–menekankan bahwa pengentasan kemiskinan bukan pekerjaan satu lembaga saja, melainkan kerja kolektif dari tingkat kabupaten hingga desa.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga Probolinggo yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Untuk mempercepat capaian, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dijadikan pintu masuk utama, agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Selain itu, berbagai program pemberdayaan ekonomi turut digencarkan, mulai dari pelatihan usaha, akses permodalan, hingga pendampingan produk lokal.
Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga akan difokuskan kepada kelompok paling rentan: keluarga miskin ekstrem, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pemkab tak lupa mendorong Potensi Unggulan Daerah (PUD) sebagai mesin penggerak ekonomi lokal sekaligus pembuka lapangan kerja baru.
“Dengan sinergi yang kuat dan data yang akurat, kami optimistis Probolinggo bisa bebas dari kemiskinan ekstrem tahun depan,” tegas Gus Haris.
Meski upaya terus dilakukan, Kabupaten Probolinggo masih menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan data, daerah ini menempati posisi kedelapan terbawah di Jawa Timur dalam angka kemiskinan ekstrem.
Berada sedikit lebih baik dari Sumenep, Bojonegoro, Ngawi, Sampang, Situbondo, Tuban, dan Nganjuk.
Tahun 2023, tingkat kemiskinan tercatat 17,19 persen. Pada 2024 turun menjadi 16 persen, dan ditargetkan menyusut lagi ke angka 15,75 persen di 2025 serta 15,50 persen pada 2026.
Tren serupa juga terjadi pada kemiskinan ekstrem: dari 2,28 persen pada 2023 menjadi hanya 0,59 persen di 2024.
Percepatan penanggulangan kemiskinan ini ditopang alokasi anggaran cukup besar.
Berdasarkan Stranas PK SIPD-RI, dana penanganan kemiskinan ekstrem 2025 semula direncanakan Rp309,93 miliar, namun setelah efisiensi menjadi Rp297,08 miliar.
Dana tersebut tersebar di 15 perangkat daerah, 33 puskesmas, 18 kecamatan, dan 658 subkegiatan.
Selain itu, bansos untuk Kabupaten Probolinggo mencapai Rp532,884 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 142.559 keluarga.
Bantuan iuran (PBI) juga digelontorkan Rp321,923 miliar untuk 638.738 jiwa.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo masih cukup tinggi, yakni 175.231 jiwa.
Kecamatan Krucil mencatat angka terbanyak dengan 21.951 jiwa, disusul Kecamatan Tiris sebanyak 13.712 jiwa, serta Kecamatan Gading sebanyak 11.843 jiwa.
Dengan kombinasi data akurat, optimalisasi anggaran, serta dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap target bebas kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai rencana. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
