Probolinggo (WartaBromo.com) — Perubahan APBD Kabupaten Probolinggo 2026 tak berhenti pada pergeseran angka. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo menyelipkan 11 rekomendasi yang meminta pemerintah daerah membenahi sejumlah sisi pengelolaan anggaran, dari pendapatan daerah hingga program Sekolah Rakyat.
Rekomendasi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis (20/8/2026). Setelah laporan Banggar dibacakan, Bupati Probolinggo Mohammad Haris bersama pimpinan DPRD meneken Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan 11 rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Menurut dia, catatan itu diperlukan agar perubahan anggaran tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga mempunyai arah yang jelas.
“Anggaran harus bisa diuji manfaatnya. Bukan hanya berapa yang dialokasikan dan berapa yang terserap, tetapi apa yang kemudian berubah di masyarakat,” kata Oka dalam rapat paripurna.
Sebelas rekomendasi Banggar itu mencakup penguatan tata kelola dokumen dan akuntabilitas penganggaran; optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan fiskal; serta peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program.
Banggar juga menyoroti pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai program strategis nasional. Selain itu, rekomendasi menyasar infrastruktur dan pengadaan, efisiensi belanja daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, hibah dan bantuan keuangan, pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dua bidang lain yang masuk perhatian Banggar ialah pengelolaan aset daerah dan persiapan perseroda. Dukungan terhadap pemerintahan desa serta tindak lanjut atas hasil pembahasan juga menjadi bagian dari rekomendasi.
Oka mengatakan DPRD akan melihat tindak lanjut pemerintah terhadap 11 catatan tersebut. Ia menilai pengawasan menjadi penting karena kesepakatan anggaran pada akhirnya harus diterjemahkan menjadi program yang bekerja di lapangan.
“Kesepakatan ini bukan titik akhir. Justru setelah dokumen ditandatangani, pemerintah mempunyai pekerjaan untuk memastikan setiap rekomendasi dijalankan sesuai prioritas,” ujarnya.
Bupati Mohammad Haris mengatakan perubahan KUA-PPAS merupakan hasil tarik-ulur pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan pandangan, menurut dia, merupakan bagian dari proses untuk memperbaiki kebijakan anggaran.
Ia meminta perubahan APBD tidak diperlakukan sekadar sebagai koreksi terhadap tabel dan angka.
“Di balik angka anggaran ada jalan yang menunggu diperbaiki, sekolah yang perlu ditingkatkan, pelayanan kesehatan yang harus diperkuat. Ada pula petani, nelayan, pelaku UMKM dan masyarakat kecil yang menunggu keberpihakan pemerintah,” kata Haris.
Kemampuan fiskal Kabupaten Probolinggo, kata dia, tidak tanpa batas. Karena itu, pemerintah harus memilih program yang paling mendesak dan mempunyai dampak terbesar.
“Kita tidak mungkin menyelesaikan semuanya sekaligus. Tetapi keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti bergerak,” ujarnya.
Haris juga mengingatkan kepala organisasi perangkat daerah agar tidak terjebak pada target serapan. Bagi dia, ukuran keberhasilan anggaran bukanlah seberapa cepat uang dibelanjakan, melainkan seberapa jauh belanja itu menyelesaikan persoalan publik.
“Jangan hanya mengejar penyerapan. Kita harus mengejar manfaat. Anggaran terserap 100 persen belum tentu persoalan masyarakat terselesaikan 100 persen,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD mempercepat program yang telah menjadi prioritas. Pelaksanaan harus tepat waktu, tepat sasaran, tertib administrasi dan tidak mengorbankan kualitas.
Penandatanganan nota kesepakatan, kata Haris, juga bukan akhir dari urusan anggaran. Justru setelah dokumen itu disepakati, pemerintah menghadapi ujian yang sebenarnya: membuktikan bahwa angka-angka dalam APBD mempunyai arti bagi warga.
“Dokumen yang baik harus diikuti eksekusi yang baik. Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki, yang mendesak kita percepat, dan yang tidak memberikan manfaat nyata harus kita evaluasi,” kata Haris. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
