Probolinggo (WartaBromo.com) – Enam fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo meminta pemerintah daerah memperkuat kualitas belanja dan kemandirian fiskal dalam penyusunan APBD 2027. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai dari ketergantungan terhadap dana transfer pusat, besarnya belanja pegawai, rendahnya porsi belanja modal, hingga transparansi penggunaan anggaran kegiatan pariwisata.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi dan dihadiri Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Enam fraksi yang menyampaikan pandangan adalah Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra, NasDem, PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Secara umum, fraksi-fraksi meminta agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan program pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi NasDem menyoroti komposisi belanja daerah, terutama perbandingan antara belanja pegawai dan belanja modal.
Dalam RAPBD 2027, belanja pegawai direncanakan mencapai Rp944,63 miliar. Sementara itu, alokasi belanja modal hanya sekitar Rp150,18 miliar.
NasDem meminta pemerintah daerah mengendalikan belanja birokrasi, termasuk perjalanan dinas, konsumsi rapat, penyelenggaraan acara, dan honorarium. Penghematan tersebut dinilai penting agar anggaran lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan pembangunan.
Fraksi ini juga meminta evaluasi terhadap penyelenggaraan Seven Lakes Festival 2025 dan Seven Beaches Festival 2026. Evaluasi perlu mencakup penggunaan anggaran, jumlah kunjungan wisatawan, transaksi UMKM, serta dampak ekonomi yang dihasilkan.
Menurut NasDem, keberhasilan kegiatan pariwisata semestinya tidak hanya diukur dari kemeriahan acara, tetapi juga dari manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Persoalan ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi perhatian Fraksi PKB dan Gerindra.
PKB mencermati struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer. Dengan target pendapatan sekitar Rp2,19 triliun, pemerintah daerah diminta menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang konkret dan terukur.
PKB juga mempertanyakan upaya pemerintah menjaga kesinambungan program prioritas dalam RPJMD 2025–2029 di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Selain itu, fraksi ini meminta agar setiap program perangkat daerah dievaluasi berdasarkan manfaatnya. Transparansi penyesuaian dana transfer dan efektivitas kegiatan pelatihan juga menjadi perhatian.
Senada dengan itu, Fraksi Gerindra mencatat pendapatan transfer masih menyumbang sekitar 78 persen dari total pendapatan daerah.
Gerindra mendorong peningkatan PAD tanpa menambah beban masyarakat kecil. Pemerintah juga diminta melakukan efisiensi belanja operasional dan memastikan pembangunan infrastruktur berlangsung merata di seluruh kecamatan.
Fraksi ini turut meminta penjelasan mengenai proyeksi SiLPA sebesar Rp65 miliar, termasuk bagaimana anggaran tersebut akan dimanfaatkan.
Fraksi Golkar menekankan bahwa APBD 2027 harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan infrastruktur perlu menjadi prioritas.
Perbaikan jalan desa menjadi salah satu perhatian, terutama untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Golkar juga meminta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan melalui dukungan sarana produksi serta distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Dari sisi pendapatan, optimalisasi PAD diharapkan dilakukan melalui digitalisasi perpajakan, pemanfaatan aset daerah, dan pengembangan UMKM. Langkah tersebut diharapkan tidak menambah beban ekonomi masyarakat.
Fraksi ini juga meminta percepatan pengisian jabatan kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program dan pelayanan publik berjalan optimal.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai penguatan kemandirian fiskal perlu menjadi perhatian di tengah tantangan penurunan transfer pemerintah pusat.
Fraksi ini menyoroti belanja modal sekitar Rp150,17 miliar atau 6,7 persen dari total belanja daerah. Alokasi tersebut diminta diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Dukungan terhadap UMKM, pertanian, serta ekonomi kerakyatan perlu diperkuat. Fraksi ini juga meminta penjelasan mengenai penggunaan SiLPA Rp52,5 miliar, bantuan keuangan desa, kesejahteraan PPPK, dan kesiapan anggaran mitigasi bencana.
Adapun Fraksi PPP menyoroti perbedaan angka pendapatan dan belanja dalam RAPBD 2027 dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati.
PPP meminta pemerintah daerah menjelaskan selisih anggaran yang mencapai hampir Rp200 miliar. Perbedaan target PAD sekitar Rp26 miliar juga dinilai perlu mendapat penjelasan.
Selain itu, fraksi ini meminta kejelasan sinkronisasi 278 program prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih.
Sejumlah persoalan lain yang turut disoroti meliputi penyertaan modal BUMD, kepastian kepemilikan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta tujuan dan sumber pembiayaan Seven Beaches Festival.
Berbagai pandangan tersebut menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya.
Enam fraksi pada dasarnya mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal harus diikuti dengan penentuan prioritas yang lebih cermat. Pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan daerah.





















