Bangil (WartaBromo.com) – Rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar Rp363 miliar untuk membiayai tiga program pembangunan pada 2027 akhirnya dipangkas Rp113 miliar. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan hanya menyetujui pinjaman sebesar Rp250 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembangunan RSUD Purwodadi.
Keputusan tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, saat membacakan laporan hasil pembahasan Banggar dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).
Sebelumnya, Pemkab Pasuruan mengusulkan pinjaman daerah dengan total plafon Rp363 miliar untuk membiayai tiga proyek strategis. Rinciannya, pembangunan RSUD Purwodadi sebesar Rp250 miliar, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Rp68 miliar, serta revitalisasi Pemandian Alam Banyu Biru Rp45 miliar.
Namun, setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar memutuskan mengeluarkan dua proyek revitalisasi tersebut dari skema pembiayaan pinjaman.
Pemangkasan itu dilakukan setelah Banggar mencermati kapasitas fiskal daerah, rasio kemampuan pengembalian pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5 kali, batas maksimal kumulatif pinjaman, hingga urgensi prioritas pembangunan.
Dengan keputusan tersebut, pinjaman daerah hanya difokuskan untuk pembangunan RSUD Purwodadi. Rumah sakit kelas C itu direncanakan memiliki lima lantai, kapasitas 171 tempat tidur, serta luas bangunan mencapai 28.675,49 meter persegi.
Dari total pinjaman Rp250 miliar, sebesar Rp246,25 miliar dialokasikan untuk konstruksi fisik gedung utama dan bangunan penunjang. Sementara Rp3,75 miliar digunakan untuk jasa konsultan manajemen konstruksi.
Adapun kebutuhan alat kesehatan, furnitur, dan persiapan operasional yang diperkirakan mencapai Rp193,14 miliar tidak masuk dalam komponen pinjaman. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi secara bertahap melalui APBD dan BLUD selama periode 2027-2032, dengan rata-rata anggaran sekitar Rp32 miliar per tahun.
Di sisi lain, keputusan menyetujui pinjaman Rp250 miliar juga menyisakan kewajiban pembayaran jangka panjang bagi pemerintah daerah.
Banggar menyepakati tenor pinjaman selama 10 tahun, yakni 2027-2037. Penarikan dana dilakukan bertahap mengikuti progres pembangunan. Pada 2027 direncanakan sebesar Rp62,31 miliar atau 24,93 persen, sedangkan pada 2028 sebesar Rp187,68 miliar atau 75,07 persen.
Total kewajiban pengembalian selama masa pinjaman diproyeksikan mencapai Rp342,46 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas pokok pinjaman Rp250 miliar, bunga Rp89,96 miliar, serta biaya komitmen Rp2,5 miliar.
Pembayaran pokok pinjaman dijadwalkan mulai 2030. Sementara sumber pengembaliannya direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD tiga rumah sakit milik Pemkab Pasuruan, yakni RSUD Bangil, RSUD Grati, dan RSUD Purwodadi.
Skema tersebut menjadi salah satu perhatian Banggar. Sebab, penggunaan SiLPA rumah sakit untuk membayar kewajiban pinjaman harus tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan kesehatan.
“Setelah mencermati penjelasan Pemerintah Daerah, menelaah rincian teknis serta proyeksi fiskal, dan melakukan pembahasan bersama TAPD, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan SETUJU terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp250.000.000.000,00 yang dikhususkan untuk pembangunan RSUD Purwodadi dalam Rancangan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027,” kata Agus dalam penyampaiannya.
Dalam laporannya, Banggar memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Di antaranya memastikan penggunaan dana pinjaman hanya untuk pembangunan fisik dan manajemen konstruksi RSUD Purwodadi.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menyinkronkan tahapan proyek mulai dari studi kelayakan atau feasibility study (FS), penyusunan desain teknis atau Detail Engineering Design (DED), proses lelang, hingga pelaksanaan konstruksi. Langkah tersebut diperlukan agar penarikan pinjaman sesuai progres pekerjaan dan tidak menimbulkan pembengkakan biaya komitmen.
Banggar juga meminta kepastian ketersediaan anggaran pendamping untuk pengadaan alat kesehatan dan kebutuhan operasional rumah sakit selama 2027-2032. Dengan begitu, rumah sakit diharapkan dapat langsung beroperasi optimal setelah konstruksi rampung pada September 2028.
Tak hanya itu, pengawasan berkala terhadap proyeksi SiLPA BLUD RSUD juga menjadi perhatian. Pembayaran kewajiban pinjaman tidak boleh sampai mengganggu pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan perkembangan fisik pembangunan, penyerapan dana pinjaman, serta realisasi pembayaran secara berkala kepada DPRD.
Banggar menyatakan persetujuan pinjaman Rp250 miliar tersebut merupakan bagian dari kesepakatan kebijakan pembiayaan dalam Rancangan APBD 2027. Namun, persetujuan itu tidak menggugurkan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh persyaratan formal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Fir)





















