Paiton (WartaBromo) – Kabupaten Probolinggo belum lepas dari garis kemiskinan, bahkan tercatat sebagai nomor 4 daerah termiskin di Jawa Timur. KPK pun menyoroti hal itu, karena laju pertumbuhan perekonomiannya lambat. Akankah ada OTT ?
“Nah kalau kemungkinan ada korupsi di dalamnya, maka kemudian KPK tentu akan konsen terhadap daerah-daerah yang kemajuan perekonomiannya lambat,” sebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Nurul Ghufron saat berkunjung ke Ponpes Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo pada Senin, 5 April 2021.
Pernyataan Ghufron itu berdasarkan pada fakta bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, yang menempatkan Kabupaten Probolinggo pada urutan keempat kategori daerah termiskin se-Jawa Timur. Urutan pertama ditempati Sampang, disusul Sumenep lalu Bangkalan.
Rilis pada 2019 lalu itu, memunculkan polemik di Kabupaten Probolinggo. Pro dan kontra pun bermunculan. Saat situasi reda, pimpinan KPK malah mengulik fakta itu.
Akankah ada kemungkinan terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di Kabupaten Probolinggo? Mengingat laju pertumbuhan ekonomi di Bumi Rengganis itu, lambat.
Namun, kemungkinan OTT itu, tidak dijawab secara gamblang oleh Nurul Gufron.
Ghufron malah menjelaskan bahwa permasalahan kemiskinan di daerah itu, tidak hanya fokus pada satu faktor saja. Melainkan terdapat banyak faktor. Seperti potensi alam, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) atau pun juga modal.
“Atau salah satunya juga ada korupsi di dalamnya,” ujarnya.
Mantan aktivis PMII itu, menyebut jika dari daerah yang secara perekonomiannya lambat itu pasti menjadi sorotan dari pihak KPK.
“Kalau kemungkinan memang ada korupsi di dalamnya maka itu akan menjadi konsen KPK terhadap daerah yang memang masih lambat perekonomiannya tentunya itu jadi bagian fokus kami yang akan kami soroti,” sebut pria kelahiran Sumenep itu. (cho/saw)
