Pasuruan (WartaBromo.com) – Pemerintah Kota Pasuruan terus mematangkan konsep pembangunan yang ramah terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Walikota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi), menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang digulirkan harus bebas dari praktik diskriminasi.
Hal itu disampaikan Mas Adi saat menghadiri agenda penguatan kapasitas masyarakat terkait HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur di Hotel Accent, Pasuruan. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hak dasar warga khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan terpenuhi tanpa pandang bulu.
“Tentu hak dasar ini mesti bisa sama-sama kita penuhi. Terutama pemerintah punya tanggung jawab, berkaitan dengan hak dasar pendidikan, kesehatan, serta kebijakan yang tanpa diskriminasi,” ujar Adi, Rabu (4/3/2026).
Politisi Golkar ini menekankan bahwa ruang publik di Kota Pasuruan harus menjadi tempat yang inklusif. Artinya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan bagi warga dalam mengakses layanan pemerintah.
“Pembangunan tanpa diskriminasi adalah semangat kita bersama. Semua harus diberikan ruang yang sama, baik di ruang publik maupun ruang lainnya,” tambahnya.
Senada dengan Mas Adi, Toar Mangarinap dari Kanwil Kemenkumham Jatim menyebutkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting. Fokus utamanya adalah bagaimana hak dasar yang melekat pada masyarakat benar-benar dirasakan manfaatnya di tingkat bawah.
“Intinya bagaimana hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan itu bisa dipenuhi secara maksimal bagi masyarakat,” singkat Toar.
Dengan penguatan sinergi ini, Pemkot Pasuruan berharap indeks kota peduli HAM dapat terus ditingkatkan, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan pembangunan kualitas hidup manusianya. (don)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
