Probolinggo (WartaBromo.com) – Pemerintah memulai pembangunan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) di kawasan Gunung Bromo, melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) Senin (13/4/2026).
Proyek ini ditujukan untuk mengatur pergerakan wisatawan sekaligus menekan kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Pembangunan JLKT melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS), serta pemerintah daerah di empat kabupaten penyangga.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan jalur tersebut disiapkan untuk mengendalikan aktivitas kendaraan wisata yang selama ini dinilai belum tertata.
“Selama ini pergerakan kendaraan, khususnya jip wisata, belum memiliki jalur pasti. Ini berpotensi mengganggu ekosistem,” kata Satyawan.
Ia menyebut, jalur lingkar tersebut dirancang sepanjang sekitar 13 kilometer dengan lebar 18 meter. Jalur tidak akan diaspal, melainkan disesuaikan dengan karakter alam untuk menjaga daya dukung lingkungan. Pemerintah juga akan memasang 9.725 patok pembatas sebagai penanda jalur.
Menurut Satyawan, perencanaan proyek dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis dan budaya. Sebanyak 17 titik sakral masyarakat Tengger dan 60 sumur resapan, seperti Sumur Windu, menjadi perhatian dalam penentuan trase jalur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan proyek ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Bromo yang telah diusulkan sejak 2019. Ia menilai penataan diperlukan untuk menyeimbangkan kebutuhan wisata dan pelestarian lingkungan.
“Wisata harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam,” ujar Khofifah.
Selain jalur utama, pemerintah menyiapkan tiga rest area dan empat titik kantong parkir untuk mendukung aktivitas wisata. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan di area inti kawasan.
Dari unsur masyarakat, Ketua Paruman Dukun Tengger Sutomo menyatakan dukungan terhadap pembangunan tersebut, dengan catatan tidak mengganggu nilai adat dan keseimbangan alam.
“Yang penting tetap selaras dengan adat dan tidak merusak ekologi,” katanya.
Bupati Probolinggo Mohammad Haris menambahkan, pembangunan JLKT membutuhkan koordinasi lintas daerah agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari upaya menjaga warisan alam dan budaya untuk generasi mendatang,” katanya.
Hingga kini, proyek masih berada pada tahap awal pembangunan. Pemerintah menargetkan jalur ini menjadi solusi jangka panjang untuk penataan kawasan wisata Bromo yang lebih terkontrol dan berkelanjutan.
Dengan pembangunan JLKT, pemerintah berharap kawasan Bromo dapat menjadi destinasi wisata yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek konservasi dan nilai-nilai budaya lokal. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
