Pasuruan (WartaBromo.com) –Warga Desa Alastlogo bersama warga dari desa-desa lain yang terdampak konflik di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling mendatangi Kantor Bupati Pasuruan. Mereka meminta kejelasan terkait tindak lanjut atas insiden peluru nyasar yang berulang kali terjadi dan dinilai membahayakan keselamatan warga.
Imam, salah seorang warga sekaligus mantan Kepala Desa Alastlogo, mengatakan kedatangannya bersama warga bertujuan meminta kegiatan latihan di wilayah tersebut dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pusat latihan TNI AL.
Mereka juga meminta jaminan keamanan bagi warga serta mendesak Bupati Pasuruan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan tersebut.
“Kejadian ini bukan yang pertama, ini terjadi berulang, keselamatan warga jadi taruhannya, dan kami hawatir kejadian kelam Alastlogo kembali terulang,” katanya saat menyampaikan keluhan kepada Bupati Pasuruan, Rabu (5/8/2026).
Sekretaris Desa Alastlogo, Sugiyanto yang hadir dalam forum tersebut juga menyampaikan tuntutan serupa dan menceritakan bagaimana kondisi psikologis dan trauma yang dialami warga selama ini.
Selain menyampaikan tuntutan, warga juga membawa sejumlah bukti proyektil peluru nyasar yang selama ini ditemukan warga dan ditunjukan langsung kepada Bupati Pasuruan.
“Kami kesini itu mau mengadulah, biar pak bupati menyampaikan kepada atasan. Setidaknya kalau mau ada latihan biar keamanannya diperhatikan dulu,” keluhnya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini warga masih terus diselimuti ketakutan, khususnya ketika ada latihan tempur. Bahkan mirisnya, beberapa kali saat penemuan peluru nyasar, kegiatan pendidikan disejumlah sekolah harus dihentikan untuk keamanan murid dan guru.
Menanggapi keluhan dan kegelisahan warganya, Bupati Pasuruan, M Rusdi Sutejo menyampaikan bahwa permasalahan itu memang rumit dan sulit karena melibatkan berbagai instansi mulai dari daerah hingga pusat, dan kewenangannya berada di wilayah pemerintah pusat.
“Yang menjadi permasalahan ini adalah permasalahan lintas instansi. Kalau persolan ini kewenangan kabupaten, saya jamin besok selesai,” kata Rusdi dihadapan warga.
Ia menegaskan bahwa selama ini pihaknya telah mengupayakan berbagai langkah koordinasi hingga tingkat pusat untuk mencari solusi atas permasalahan yang dialami warga selama puluhan tahun.
“Kalau usaha, enggak usah tunggu ada korban. Kita ini sudah usaha semaksimal dan semampu kami, mulai dari koordinasi bersama TNI AL, DPR RI Komisi I dan II. Namun pada intinya ya sama saja, tidak ada solusi,” jelas Rusdi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya juga pernah mengajukan kesepakatan untuk mendata rumah warga, dan selama konflik berjalan, warga tidak diperbolehkan membangun rumah lagi.
Tetapi dengan catatan seluruh kebutuhan dasar warga harus bisa terpenuhi, seperti listrik, air, pendidikan, jalan, kemudian yang lain termasuk salah satunya kalau ada latihan tidak dekat dengan rumah warga. Namun hasilnya masih sama saja.
“Kita ini sudah habis-habisan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kita. Saya sederhana saja, kalau memang ada yang dikompromikan, monggo ayo kita kompromikan. Dari pihak AL minta seperti apa, ayo kita komunikasikan bersama-sama,” pungkasnya. (Fir)





















