Tosari (WartaBromo.com) – Gelombang protes terhadap kebijakan pengelolaan wisata Gunung Bromo bergulir di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jumat (18/9/2026).
Warga dari delapan desa penyangga kawasan Bromo turun menyampaikan aspirasi dan bergerak menuju Pos Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Wonokitri.
Aksi ini menjadi bentuk keberatan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan TNBTS, terutama terkait penutupan kawasan Bromo yang dinilai dilakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah.
Masyarakat meminta kebijakan penutupan Bromo tidak diberlakukan secara pukul rata. Mereka mendorong adanya kebijakan berbasis klaster atau zona dengan mempertimbangkan kondisi faktual serta tingkat risiko kebakaran.
“Ini sangat tidak adil terutama bagi pelaku wisata di Tosari. Kami berharap bisa dibuka untuk jalur wisata, “ujar Heri, salah satu warga setempat.
Salah satu tuntutan yang dibawa massa adalah segera dilakukan asesmen terhadap jalur Tosari-Wonokitri-Penanjakan. Jika jalur tersebut dinyatakan aman, masyarakat meminta akses wisata dibuka kembali.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setia Wardana saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.
“Ya, warga ingin menyampaikan aspirasinya hari ini. Kita hormati ini karena warga mengeluhkan sejumlah persoalan terutama pelaku wisata, ” ujar pria asal Tosari yang juga Ketua Komisi II DPRD ini pada wartabromo.
Menurutnya, protes warga tidak hanya berkaitan dengan akses wisata. Mereka juga mempersoalkan pola komunikasi dan koordinasi antara Balai Besar TNBTS dengan delapan desa penyangga di Kecamatan Tosari.
Warga menilai hubungan dan komunikasi selama ini belum berjalan maksimal. Mereka kemudian meminta dibentuk forum komunikasi tetap antara TNBTS dengan pemerintah desa dan masyarakat.
Dari data yang dihimpun wartabromo, Bagi warga, pengelolaan Bromo tidak bisa hanya berhenti di dalam batas kawasan taman nasional. Arus wisatawan, kendaraan, kemacetan, sampah, parkir, aktivitas jeep, keselamatan hingga dampak sosial dan ekonomi ikut dirasakan masyarakat di desa-desa penyangga.
Karena itu, mereka meminta delapan desa penyangga dilibatkan dalam pembahasan dan pengambilan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Masyarakat meminta Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kepala Balai Besar TNBTS.
Bahkan, warga meminta dilakukan pergantian pimpinan apabila hasil evaluasi nantinya menunjukkan adanya ketidakmampuan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat serta desa-desa penyangga Tosari.
Aksi tersebut berlangsung dengan membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Balai Besar TNBTS.
Masyarakat menegaskan penyampaian aspirasi dilakukan secara damai. Hingga berita ini ditulis, massa masih menyampaikan protes di kawasan Pos TNBTS Wonokitri.
Tujuh tuntutan warga tersebut yakni:
- Menghentikan kebijakan penutupan Bromo secara pukul rata dan menerapkan kebijakan berbasis klaster/zona.
- Segera melakukan asesmen jalur Tosari-Wonokitri-Penanjakan dan membuka akses apabila dinyatakan aman.
- Menerapkan kebijakan yang adil, transparan dan proporsional terhadap setiap akses kawasan Bromo.
- Memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan delapan desa penyangga Kecamatan Tosari.
- Membentuk forum komunikasi tetap antara TNBTS dengan delapan desa penyangga.
- Melibatkan desa penyangga dalam tata kelola pariwisata Bromo yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
- Meminta Menteri Kehutanan dan Dirjen terkait mengevaluasi kepemimpinan Kepala Balai Besar TNBTS.
(red)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
