Probolinggo (WartaBromo.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, setelah enam petugas dan relawan meninggal dunia. Evaluasi mencakup kronologi kejadian, prosedur operasional standar (SOP), serta keselamatan personel selama pemadaman.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, pihaknya masih mempelajari laporan dari lapangan. Karena itu, BNPB belum menyimpulkan apakah penerapan SOP dan penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam operasi tersebut telah memadai.
“Laporan dan kronologi kejadian masih kami pelajari. Evaluasi diperlukan sebelum menyimpulkan penerapan SOP maupun kelengkapan APD,” ujar Berton, dilansir dari BBC.
Menurut dia, operasi pemadaman karhutla harus didukung sistem komando yang jelas, pengawasan, petugas keselamatan, serta pengarahan sebelum dan sesudah operasi. Kompetensi personel dan kelengkapan perlindungan juga perlu disesuaikan dengan risiko di lapangan.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan prosedur agar keselamatan petugas dan relawan lebih terjamin dalam penanganan kebakaran berikutnya.
Peristiwa yang menjadi perhatian BNPB itu bermula dari kebakaran di kawasan Pusung Lingker, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (15/10/2026).
Berdasarkan kronologi yang disampaikan BPBD Kabupaten Probolinggo, titik api terpantau sekitar pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 10.20 WIB, personel gabungan TNBTS bersama relawan dari karyawan hotel berangkat menuju lokasi untuk melakukan pemadaman.
Situasi memburuk ketika api membesar akibat angin kencang. Sekitar pukul 13.30 WIB, sejumlah personel dilaporkan terjebak kobaran api dan asap pekat.
Tim yang berupaya menjangkau lokasi kemudian menemukan enam orang terdampak. Tiga orang meninggal dunia di lokasi, sedangkan tiga lainnya mengalami luka bakar. Salah satu korban luka kemudian meninggal dunia di rumah sakit pada hari yang sama. Dua korban lainnya dirujuk ke RSUD Dr Soetomo, Surabaya, untuk mendapatkan perawatan intensif.
Jumlah korban meninggal kemudian bertambah menjadi enam orang setelah dua korban yang menjalani perawatan dilaporkan meninggal dunia. Perkembangan tersebut menjadikan insiden pemadaman di Bromo sebagai perhatian serius dalam evaluasi keselamatan personel.
Peristiwa ini juga memperlihatkan tingginya risiko pemadaman kebakaran di kawasan perbukitan. Angin yang berubah arah, api yang cepat meluas, asap tebal, serta medan yang sulit dijangkau dapat menyulitkan pergerakan personel.
Dalam kondisi seperti itu, penilaian risiko dan keputusan untuk menarik petugas dari zona berbahaya menjadi bagian penting dari operasi. Ketersediaan APD perlu diikuti pengawasan kondisi lapangan dan pembagian tugas berdasarkan kemampuan masing-masing personel.
Dari sisi pengelolaan kawasan, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Nugraha sebelumnya menyebut pemadaman kebakaran di Bromo menghadapi kendala akses dan jauhnya sumber air dari titik api.
Pemadaman dilakukan secara manual menggunakan alat gebyok karena sebagian lokasi sulit dijangkau peralatan penyemprot. Angin kencang juga membuat api merambat ke area yang lebih terjal dan sulit diakses.
Kebakaran di kawasan TNBTS berulang sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Data Kementerian Kehutanan yang disebutkan dalam bahan pemberitaan mencatat luas lahan terdampak mencapai lebih dari 1.807 hektare, termasuk kawasan Bukit Teletubbies, Blok Penggol, Kawasan 360, Pos Jemplang, dan Lembah Wetangan.
Pada Agustus, Rudijanta juga menyebut dugaan faktor manusia sebagai salah satu kemungkinan penyebab kebakaran, dengan mempertimbangkan lokasi awal munculnya api. Namun, penyebab setiap kejadian tetap perlu merujuk pada hasil pemeriksaan masing-masing peristiwa.
Penanganan karhutla di kawasan pegunungan membutuhkan strategi yang menyesuaikan kondisi medan dan cuaca. Pemadaman dapat dilakukan melalui operasi darat maupun dukungan udara, bergantung pada akses, ketersediaan air, arah angin, dan perkembangan api.
Tragedi yang merenggut enam nyawa itu menempatkan evaluasi keselamatan sebagai kebutuhan mendesak. Hasil evaluasi BNPB dan penjelasan TNBTS mengenai kondisi lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh tentang kejadian tersebut sekaligus menjadi dasar perbaikan penanganan karhutla di kawasan konservasi. (saw)




















