Pasuruan (WartaBromo.com) – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Sejumlah warga yang ditemui di kawasan Kota Pasuruan, Jawa Timur, mengaku belum mengetahui aturan tersebut. Meski begitu, mereka mendukung jika harta hasil korupsi dirampas negara.
Hal itu terlihat saat WartaBromo berbincang dengan sejumlah warga dari berbagai latar belakang, mulai pedagang, warga, hingga petugas kebersihan di Kota Pasuruan, Jumat (20/11/2026).
Riris, seorang pedagang warung, misalnya. Ia mengaku belum mengetahui UU Perampasan Aset. Namun, ketika ditanya mengenai harta hasil korupsi yang dirampas negara, ia menyatakan tidak keberatan.
Menurutnya, uang hasil korupsi merupakan hak rakyat sehingga sudah semestinya dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
“Enggak apa-apa, soalnya kan itu milik rakyat,” ujarnya.
Ia berharap, perampasan aset tersebut bisa membuat para koruptor jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.
“Ya, apa bisa jera kalau diambil semua?” katanya.
Hal senada disampaikan Tekad, pedagang bakso. Ia juga mengaku belum mengetahui aturan tersebut. Meski demikian, ia setuju jika aset milik koruptor dirampas negara.
“Enggak apa-apa kalau dirampas. Itu haknya negara,” ujarnya.
Sementara itu, Mia mengaku sempat mendengar tentang UU Perampasan Aset, tetapi belum memahami perkembangannya. Ia menilai perampasan harta hasil korupsi merupakan langkah baik untuk memberikan efek jera.
Mia juga berharap aturan tersebut benar-benar diterapkan. Sebab, menurutnya, masyarakat kecil kerap merasa hukum lebih mudah menyentuh kalangan bawah dibandingkan mereka yang memiliki kekuasaan.
“Kalau misalnya jadi, ya bagus. Kalau misalnya enggak jadi, ya kasihan rakyat kecil. Jadinya hukum enggak bisa ke atas, kok ke bawah terus,” katanya.
Dukungan serupa datang dari Rahmat Waluyo, petugas kebersihan. Ia mengaku belum mengetahui UU tersebut. Namun, ia setuju jika harta hasil korupsi dirampas negara.
Menurutnya, korupsi merupakan tindakan mengambil hak orang lain yang harus ditindak tegas.
“Korupsi itu harus ditindak tegas. Harus diberantas semuanya, biar negaranya aman,” ujarnya.
Berbeda dengan warga lainnya, Asiyah, pengunjung Alun-alun Kota Pasuruan, mengaku pernah mendengar tentang UU Perampasan Aset melalui TikTok. Ia juga mendukung jika harta hasil korupsi diambil negara.
“Enggak apa-apa, kan itu juga milik negara,” katanya.
Meski demikian, Asiyah mengaku tidak memiliki harapan khusus terkait penerapan aturan tersebut. Ia memilih menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintah.
“Ya enggak ada sih, Mas. Namanya orang kecil ya sisa apa, tergantung pemerintahnya,” tuturnya.
Di sisi lain, jurnalis Muhajir menilai masyarakat semestinya sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai substansi aturan tersebut, termasuk pasal-pasal yang diatur di dalamnya.
Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah substansi penting dalam upaya memiskinkan koruptor tetap dipertahankan dalam undang-undang yang telah disahkan.
“RUU Perampasan Aset itu kan dasarnya adalah pemiskinan koruptor. Koruptor harus dimiskinkan. Harta-harta pejabat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu harus diusut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam proses pembahasan aturan tersebut. Sebab, masyarakat perlu mengetahui pasal-pasal yang dipertahankan maupun yang mengalami perubahan.
“Ini undang-undang yang sangat penting. Tapi rakyat ini kan enggak tahu. Pasal-pasal mana yang dipertahankan, mana yang dikurangi. Kita sendiri belum tahu,” pungkasnya. (don)





















