DPRD dan Pemkab Probolinggo Sepakati 4 Raperda, Apa Saja yang Diatur?

6

Probolinggo (WartaBromo.com) – Empat rancangan peraturan daerah (Raperda) disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rapat paripurna, Rabu (18/11/2026). Regulasi tersebut menyasar sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, pelayanan pemakaman, penguatan produk unggulan lokal hingga penataan jaringan utilitas.

Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat landasan hukum pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Empat Raperda yang disetujui terdiri atas satu usulan eksekutif dan tiga inisiatif legislatif. Raperda usulan Pemkab Probolinggo mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sementara tiga Raperda inisiatif DPRD mencakup Penyelenggaraan Pemakaman, Produk Unggulan Daerah, serta Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma. Hadir dalam agenda tersebut Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Rangkaian pembahasan diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda Penyelenggaraan Pendidikan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir bupati atas tiga Raperda inisiatif DPRD.

Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Bupati Mohammad Haris dan pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutannya, Haris menekankan pentingnya keselarasan antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan. Menurut dia, masukan, kritik, dan rekomendasi fraksi menjadi bahan penting agar regulasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai produk hukum, tetapi mampu menjawab persoalan masyarakat.

Dia juga menyoroti tantangan kemampuan fiskal Kabupaten Probolinggo. Sekitar 78 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Kondisi tersebut, kata Haris, menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja sekaligus menggali sumber pendapatan baru.

Pemkab Probolinggo kini berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan basis data potensi pajak, digitalisasi layanan retribusi, serta pengendalian belanja agar penggunaan anggaran lebih efektif.

“Ukuran keberhasilan kebijakan bukan sekadar aturan yang disahkan, melainkan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan ekonomi,” ujar Haris.

Terkait tiga Raperda inisiatif DPRD, Haris menilai masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Raperda Penyelenggaraan Pemakaman diharapkan memberikan kepastian pengaturan sekaligus mendorong pelayanan pemakaman yang lebih tertib. Adapun Raperda Produk Unggulan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk Kabupaten Probolinggo.

Sementara itu, Raperda Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu diproyeksikan menjadi pedoman penataan infrastruktur jaringan utilitas. Regulasi ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antarpihak sehingga pembangunan jaringan pendukung tidak berjalan secara sektoral.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, keempat Raperda tersebut akan diajukan untuk mendapatkan nomor registrasi dari Gubernur Jawa Timur sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum regulasi ditetapkan dan diberlakukan. Pemkab Probolinggo berharap empat produk hukum itu dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, memberikan kepastian hukum, serta mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Website with WhatsApp Message
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda. Klik disini.