Mantan Pj Walikota Probolinggo dan Pj Bupati Pasuruan Nur Kholis Ditahan dalam Kasus Pungli Perizinan ESDM Jatim

109
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja saat menggelar jumpa pers. Foto : ist

Surabaya (WartaBromo.com) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Nur Kholis, dalam perkara dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan perizinan pertambangan serta geologi dan air tanah.

Nur Kholis ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan selama menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim. Ia diduga memerintahkan sejumlah pejabat untuk meminta uang kepada pemohon izin.

Nur Kholis keluar dari gedung Kejati Jatim pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 23.04 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah. Wajahnya tertutup map cokelat saat digiring dua penyidik menuju ruang tahanan.

Ia tidak memberikan keterangan kepada awak media. Saat ini, Nur Kholis menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Penyidik menduga Nur Kholis menggunakan kewenangannya sebagai kepala dinas untuk menginstruksikan pejabat di bawahnya meminta sejumlah uang dari pemohon izin.

“Ditemukan adanya peran tersangka NK dalam penyalahgunaan kewenangan dengan meminta uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin,” kata Punia dalam konferensi pers di kantor Kejati Jatim, Senin.

Punia menjelaskan, dugaan pungli tersebut terjadi pada dua bidang pelayanan, yakni pertambangan serta geologi dan air tanah.

Di bidang pertambangan, penyidik menemukan tujuh pemohon izin yang diduga dimintai uang dengan total Rp 1,105 miliar.

Sementara di bidang geologi dan air tanah, pungutan diduga dilakukan terhadap 28 pemohon izin dengan nilai keseluruhan Rp 133,5 juta.

Dengan demikian, total dugaan pungutan liar dalam perkara tersebut mencapai Rp 1,2385 miliar.

Dari keseluruhan uang itu, Nur Kholis diduga menerima Rp 615 juta serta sejumlah emas batangan dengan berat total 50 gram.

Penyidik telah menyita uang tunai dan emas tersebut sebagai barang bukti. Penyitaan uang dilakukan berdasarkan surat tertanggal 11 Agustus 2026 dan telah mendapatkan izin dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Adapun lima emas batangan dengan berat keseluruhan 50 gram disita berdasarkan surat penyitaan Kepala Kejati Jatim Nomor 1160 tertanggal 16 April 2026.

Menurut Punia, berdasarkan temuan sementara, uang yang diduga diterima Nur Kholis digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kejati Jatim menduga praktik tersebut merupakan pemerasan yang memanfaatkan kewenangan pejabat dalam proses pelayanan perizinan.

Punia menjelaskan, penyidik menemukan indikasi bahwa sejumlah pemohon sebenarnya telah melengkapi persyaratan administrasi. Namun, proses penerbitan izin diduga sengaja diperlambat dengan berbagai alasan.

Kondisi tersebut membuat pemohon berada dalam posisi tertekan hingga akhirnya menyerahkan sejumlah uang.

Penyidik juga menyebut Nur Kholis telah mengembalikan uang yang diduga diterimanya dalam perkara tersebut.

Meski demikian, pengembalian uang tidak serta-merta menghentikan proses hukum terhadap tersangka.

Atas perbuatannya, Nur Kholis dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 KUHP. Penyidik juga menerapkan Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ia ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

Pernah menjabat Pj Wali Kota Probolinggo dan Bupati Pasuruan

Penetapan Nur Kholis sebagai tersangka turut menjadi perhatian karena ia pernah menduduki jabatan penjabat kepala daerah di Jawa Timur.

Nur Kholis menjabat Penjabat (Pj) Wali Kota Probolinggo pada 30 Januari hingga 24 September 2024. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Pj Bupati Pasuruan pada 24 September 2024 hingga 20 Februari 2025.

Dalam perkara dugaan korupsi perizinan ESDM ini, Kejati Jatim sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. (saw)

Website with WhatsApp Message
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda. Klik disini.