Pasuruan (wartabromo) – Dirasa tak representatif, para pengurus PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Pasuruan berencana membangun Kantor Sekretariat PGRI Kabupaten Pasuruan secara “urunan”.
Berdasarkan informasi yang didapatkan wartabromo, sebanyak 11.454 guru se-Kabupaten Pasuruan akan dikerahkan demi terwujudnya gedung baru yang jauh lebih representatif untuk memenuhi kebutuhan guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Pasuruan. Mereka ditarik iuran secara sukarela, khusus untuk 4.454 guru non sertifikasi, sedangkan 7.000 guru yang sudah bersertifikasi, lebih ditekankan untuk membayar Rp 2 juta, dengan cara tunai maupun cicilan maksimal sebanyak 40 kali.
Sekretaris PGRI Kabupaten Pasuruan, Slamet Kartolo saat ditemui wartabromo membenarkan hal tersebut. Menurutnya, gedung yang sampai saat ini difungsikan sudah tak mampu untuk menampung belasan ribu guru, lengkap dengan permasalahannya.
“Ukurannya sama halnya dengan rumah biasa, hanya ada beberapa ruang saja, bisa dibayangkan kalau ribuan guru masuk ke gedung yang lama, pasti tidak cukup, belum lagi tidak adanya lahan parkir yang mampu untuk menampung kendaraan roda dua dan empat,” ungkapnya kepada warta bromo, Senin (10/3/2013)
Lebih lanjut Slamet menjelaskan, iuran yang dibebankan kepada para guru itu telah disepakati bersama. Hanya saja, memang tidak semua guru menyetujui besaran iuran yang sampai menembus jutaan rupiah tersebut. Artinya hanya 25% dari jumlah guru yang tidak mau ditarik urunan.
“Kalau dihitung-hitung, 75% dari total guru di kabupaten pasuruan yang setuju dengan pembangunan gedung baru. Untuk mereka yang menolaknya, sangat kita hargai, tidak ada konsekuensi yang akan mereka terima,” imbuhnya.
Sementara itu, sampai sejauh ini, pihak pengurus PGRI Kabupaten Pasuruan telah melakukan kesepakatan harga pembebasan lahan seluas 20.000 meter persegi dan pembangunan gedung seluas 3.000 meter persegi, kepada 14 pemilik tanah di sekitar Desa Sambirejo, Kecamatan Rejoso. Rencananya besaran biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut sekitar Rp. 14 milliar.
“Gagasannya sendiri sebenarnya sudah tercetus sejak 2010 lalu, tapi baru kami realisasikan iurannya mulai januari 2014 lni. Kami sudah sepakat dengan 14 pemilik tanah yang dikuasakan kepada 1 orang warga di Desa Sambirejo,” jelasnya.
Pihaknya mentargetkan bahwa pertengahan tahun 2017 mendatang, pelaksanaan tahap I untuk pembebasan dan tahap II untuk realisasi pembangunan, dapat segera dilakukan.
Ditambahkannya, pihak pengurus PGRI Kabupaten Pasuruan belum mencoba untuk mengambil langkah terkait besar kecilnya kemungkinan sharing dengan APBD Kabupaten Pasuruan. Menurut Slamet, kebutuhan guru cukuplah ditanggung oleh para satuan pendidikan, khususnya guru saja.
“Kita belum melangkah untuk meminta pendapat dengan Kepala Dinas maupun Bupati, karena kita merasa bahwa kita sendiri bisa untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri,” akunya. (eml/yog)
