Honor Petugas, Sedot Separuh Dana Pilbup Probolinggo

1113

Kraksaan (wartabromo.com) – Dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Probolinggo 2018 mendatang, KPUD Kabupaten Probolinggo mendapat alokasi dana sebesar Rp. 41,5 miliar dari pemerintah. Dari anggaran sebesar itu, hampir separuhnya bakal diserap untuk honor petugas.

“Dari dana itu, sekitar 20 miliar akan digunakan sebagai horor petugas di lapangan. Sementara sisanya, digunakan untuk lain, semisal surat suara,” ujar Ketua KPUD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi sesuai penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Bupati Probolinggo di kantor KPUD setempat, Selasa (18/7/2017).

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, mengatakan sebenarnya KPUD mengajukan dana Pilbup sekitar Rp. 60 miliar. Namun, setelah dikaji ulang dengan bersama dan melihat kemampuan keuangan daerah, Pemkab Probolinggo hanya bisa menghibahkan sebanyak Rp. 41,5 miliar.

Baca Juga :   Pangkas Biaya Operasional, Direktur PDAM Pasuruan Dimosi Tidak Percaya

Apalagi, Pilbup 2018 nanti pelaksanaannya bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Sehingga pos-pos yang lainnya dapat menggunakan dana sharing dari Provinsi Jawa Timur.

“KPU sebagai penyelenggara pilkada mampu menjadi profesional, sukses dalam penyelenggaraan maupun sukses dengan hasil pilkada itu. Prinsip kehati-hatian dalam menggunakan uang negara untuk pendanaan kegiatan dipegang teguh, sehingga mampu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat maupun negara,” kata Bupati Tantri.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat, Tanto Walono, mengatakan, dana hibah untuk KPUD Kabupaten Probolinggo sudah siap diambil kapan saja dibutuhkan. Saat ini, dana itu disimpan dalam Kas daerah sebagai dana cadangan. Dana itu dicairkan secara bertahap oleh pemkab selama dua tahun, yakni tahun 2016 sebesar Rp. 25 miliar dan Rp. 16,5 miliar pada tahun ini.

Baca Juga :   Eloknya Kampung "Dewi Endang Sukarni" Nan Penuh Warna

“Kami sudah menyiapkan sejak tahun lalu. Gak ada masalah, kapan pun diambil oleh KPU, kami siap. Mungkin yang paling besar saat penyelenggaraannya tahun depan,” tutur mantan Kepala Bappeda ini. (cho/saw)