Pasuruan ( Wartabromo.com ) – Panwaslu Kota Pasuruan ajak tolak politik uang dan politisasi SARA. Ajakan disampaikan dalam deklarasi bersama calon pemilih dan stakeholder di Pilkada nanti.
Ketua Panwaslu Kota Pasuruan Nico Trisno Prahoro mengatakan, masyarakat harus lebih peduli dan lebih memahami bahwa politik uang sebenarnya pembodohan politik.
“Menghindari politik uang yang menyebabkan kebodohan politik dan menghindari Politisasi SARA, yang dapat mengganggu simbol-simbol kebersatuan anak bangsa dan dapat menimbulkan permusuhan,” terang Nico kepada wartabromo.com.
Nico juga menjelaskan, ada dua cara untuk mengantisipasi Politik Uang dan Politisasi SARA, yaitu Soft Action dan Hard Action.
“Soft Action sendiri adalah sosialisasi peserta pemilu, komunikasi termasuk deklarasi yang kita lakukan dengan stakeholder kepemiluan seperti KPU, Panwas, Peserta Pemilu,” imbuhnya.
Niko menambahkan Soft action ini merupakan pendekatan dan edukasi kepada partai politik tentang Maslahat dan Mudharatnya tentang politik uang, dan resiko yang ditanggung. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah Hard action. Cara ini berupa penindakan dengan tegas yang berujung dibawa ke pengadilan.
Bahkan, pihaknya juga membuat Gerakan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) terdiri Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk memproses kasus pelanggaran pemilu hingga ke pengadilan karena sudah termasuk tindak pidana pemilu.
“Tapi itu tahapnya panjang, Kota Pasuruan cukup dengan langkah Soft Action,” kata Nico
Sementara itu Nico menghimbau, bagi masyarakat yang mengetahui dan ingin melaporkan tindakan politik uang maupun politisisasi SARA, bisa melaporkan langsung kepada Panwaslu dengan menyertakan dua alat bukti.
Hal lain, Panwaslu Kota Pasuruan meminta tim sukses menghindari adanya Black Campaign hingga kampanye negatif. Ini dilakukan untuk kelancaran jalannya Pemilihan kepala daerah. (trw/may)
