Probolinggo (wartabromo.com) – Pemberian vaksinasi difteri di Kabupatenn Probolinggo, belum sepenuhnya tuntas 100 persen. Meski begitu, Dinas Kesehatan (Dinkes) mengklaim, vaksinasi sudah di atas ambang batas minimal.
Berdasarkan data Dinkes Kabupaten Probolinggo, Out Break Response Imunization Difteri (ORI Difteri) hingga 26 September 2018, sudah mencapai 96,23 persen dari total sasaran riil. Angka riil sasaran vaksinasi 310.619 jiwa, dengan usia 0-19 tahun. Artinya, sekitar 321.873 jiwa sudah dilakukan vaksinasi sejak awal tahun.
“Hasil laporan terakhir untuk vaksinasi di Kabupaten Probolinggo sudah di atas angka minimal. Kalau data di Unicef itu per tanggal berapa, terus itu yang dibaca. Bukan realisasi riil yang ada di lapangan, tetapi sasaran proyeksi atau perkiraan,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo, Shodiq Tjahjanto, Senin (1/10/2018).
Mantan direktur RSUD Waluyojati Kraksaan ini, meminta masyarakat tidak lagi menolak, saat ada program vaksinasi atau imunisasi. Sebab, satu-satunya cara yang bisa mencegah terjadinya penyebaran kasus difteri, adalah melalui imunisasi. Jika tidak, virus difteri akan lebih mudah menyerang anak-anak yang tidak pernah diimunisasi.
Shodiq mengatakan, pencegahan terjadinya kasus difteri sudah dilakukan lama. Pogram imunisasi menyebar di 24 kecamatan. Untuk tahun ini pun, pihaknya akan meningkatkan penyebaran imunisasi tersebut. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang terserang virus difteri.
“Kami berharap kesadaran masyarakat untuk memaksimalkan program imunisasi tersebut. Masyarakat yang memiliki bayi atau anak, agar diimunisasi. Jangan sampai ada anggapan atau ketakutan untuk imunisasi anak-anaknya,” katanya.
Apalagi, di Kabupaten Probolinggo pada tahun lalu tercatat ada 13 kasus suspect difteri. Bahkan 3 kasus di antaranya mengakibatkan penderita meninggal dunia. “Kalau data untuk tahun ini masih belum direkap,” terang Shodiq.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Unicef untuk Wilayah Pulau Jawa, Arie Rukmantara meminta komitmen kepala daerah dalam mensukseskan kegiatan ORI Difter ini. Yakni sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Termasuk meminta agar kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan sebagai juru promosi untuk mengerek angka cakupan.
Apalagi ORI Difteri itu, anggarannya lumayan besar. Untuk Jawa Timur, Pemprov dan Pemkot/Pemkab mempunyai anggaran hingga Rp 95 miliar. “Ori dikatakan sukses bila cakupannya sudah mencapai 95 persen bahkan diatas dari itu.
Sudah 95 persen saja maka masyarakatnya bisa dikatakan sehat. Sudah ada anggaran dari pemprov dan juga pemerintah daerah untuk kegiatan ini, makanya eman kalau gak disukseskan,” jelas Arie Rukmantara. (cho/saw)
