Dana Hibah Kabupaten Pasuruan Rawan Masalah

0
1060
Lembar pecahan uang Rp 100.000. (Foto untuk ilustrasi)
Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pos dana hibah-bansos (bantuan sosial) tiap tahun. Sayangnya, lemahnya proses verifikasi membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Laporan M. Asad

JALAN Kapten Surotoko Nomor 50, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Begitu lokasi yang tertulis sebagai alamat LSM Penjara, salah satu penerima dana hibah Kabupaten Pasuruan 2017. Tetapi, rupanya itu alamat kantor yang lama. Sebab, saat dikunjungi, bangunan itu sudah ganti pemilik.

Bukan hanya LSM Penjara. Kenyataan yang sama juga dialami WartaBromo kala berusaha mencari keberadaan Yayasan Srikandi Husada, penerima hibah dari Dinas Peternakan senilai Rp 100 juta di tahun yang sama.

Sebagaimana LSM Penjara, pada daftar penerima hibah 2017, yayasan ini tertulis beralamatkan di Jl. WR. Supratman, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan. Tetapi, nyatanya tidak banyak warga yang tahu. Di mana dan milik siapa yayasan yang bergerak di bidang pendidikan itu berada.

Demikian pula dengan pemerintah desa setempat. Disinggung perihal yayasan ini, mereka mengaku tidak mengetahuinya. “Yang ada koperasi Srikandi. Tapi kalau Srikandi Husada, saya belum tahu,” terang perangkat desa setempat.

Kepastian alamat kedua lembaga itu baru diperoleh dari pengurus masing-masing. LSM Penjara misalnya. Belakangan ternyata pindah ke Jalan Raya Malang-Pasuruan, tepatnya Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan. Sedangkan Srikandi Husada, menjadi satu dengan rumah ketuanya, Kasiman. Meski begitu, tidak ada papan nama yang bisa menjadi petanda keberadaan yayasan tersebut.

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan mililaran rupiah untuk pos dana hibah dan bantuan sosial. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hanya, untuk menerimanya, pemerintah menerapkan aturan yang cukup ketat. Termasuk, kejelasan alamat kantor.

Pada 2015 lalu misalnya. Pemkab setempat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk pos tersebut. Angka ini meningkat cukup tajam pada dua tahun berikutnya. Masing-masing Rp 150 miliar (2016) dan Rp 200 miliar (2017).

Soal peningkatan ini, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKD), Lully Nur Mardiono menyebut pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi alasan meningkatnya dana hibah-bansos. Selain itu, jumlah pemohon juga semakin banyak. Karena itu pula, ada prosedur ketat terkait pengajuan dan pencairan dana hibah-bansos tersebut.

“Tiap tahun kan pemohon semakin banyak. Jadi, anggaran untuk pos hibah juga kami tambah. Hanya memang, untuk pengajuan serta pencairannya, tetap melalui prosedur yang ketat,” katanya saat ditemui di sela pelantikan direktur PDAM Kabupaten Pasuruan di pendapa, awal Juli lalu.

Hibah sendiri merupakan pemberian uang atau barang atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD). Badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan (Ormas). Sesuai yang diatur dalam Pasal 298 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Namun begitu, dalam pelaksanaannya, hibah harus dilakukan dengan tujuan spesifik. Selain itu, pemberiannya tidak dilakukan secara terus menerus, memiliki nilai manfaat dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, berbadan hukum Indonesia serta memenuhi persyaratan lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos secara detil telah mengatur pendistribusian dana hibah-bansos tersebut. Pada pasal 6 misalnya.

Untuk menerimanya, lembaga atau organisasi penerima harus bersifat nirlaba, sukarela, sosial. Selain itu, lembaga yang dimaksud harus sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (berbadan hukum), masih aktif berkegiatan, serta sudah terdaftar (mengantongi SKT atau Surat Keterangan Terdaftar) di dinas terkait.

Ketentuan yang lebih rinci juga bisa dilihat pada Pasal 7 Permendagri 14/2016. Pada pasal itu dijelaskan, bahwa lembaga/organisasi penerima hibah harus memiliki kepengurusan yang jelas. Utamanya di daerah yang bersangkutan si pemberi hibah, memiliki surat domisili, serta berkedudukan di daerah yang bersangkutkan.

Berbadan hukum saja tidak cukup. Sebab, pada ayat 2 Pasal 7, disebutkan bahwa badan/lembaga penerima hibah telah berusia minimal 3 tahun sejak terdaftar di kementerian bersangkutan. Itu artinya, hibah tidak bisa diberikan kepada badan/lembaga yang usinya belum genap 3 tahun sejak ia terdaftar.
Merujuk pada beberapa ketentuan itu, hibah bisa diberikan kepada siapapun.

Semua yang termaktup pada sasaran hibah, bisa mendapatkannya asal memenuhi syarat, serta berkesusaian dengan kemampuan keuangan daerah.

Data yang didapat WartaBromo, tahun lalu, terdapat duaribu lebih lembaga yang menerima kucuran hibah dari Pemkab. Terdiri dari organisasi kemasyarakatan seperti LSM, yayasan hingga organisasi profesi seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia) dan sejenisnya.

Yang patut dicatat, angka tersebut belum termasuk penerima hibah dari perseorangan yang diberikan dalam berbagai bentuk program. Seperti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Sayangnya, di antara deretan penerima itu, sebagian disinyalir belum memenuhi persyaratan.

Hasil penesuluran, setidaknya ada beberapa lembaga penerima hibah yang diduga belum memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah, sebagaimana yang diatur dalam regulasi. Dari temuan di lapangan, jamak terjadi lantaran kantor lembaga yang salah alamat atau tidak sesuai dengan ketentuan.

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, secara tegas menyebut bahwa lembaga atau organisasi penerima harus berkedudukan di daerah bersangkutan. Nah, yang terjadi, beberapa lembaga yang dimaksud beralamatkan di wilayah Kota Pasuruan. Padahal, karena hibah yang diberikan bersumber dari APBD Kabupaten Pasuruan, seyogyanya, lembaga penerima harus beralamatkan/berdomisili di kabupaten.

Selain itu, beberapa lembaga juga ternyata tercatat memiliki alamat yang sama. Dengan kata lain, satu kantor dipakai dua lembaga/organisasi berbeda yang sama-sama mendapat kucuran dana hibah. Misalnya, Sekretariat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), APSI (Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia). Ketiganya, berkantor di lokasi yang sama. Yakni Jalan Wahidin Sudirohusodo, Nomor 59 A, Kota Pasuruan.

Selain kantor yang salah alamat, WartaBromo juga menemukan adanya kucuran dana hibah pada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kendati belum tiga tahun terdaftar di Kemenkum HAM. Salah satunya adalah hibah kepada LSM Penjara.

Pada 2017 lalu, ormas yang beralamatkan di Jalan Surotoko, Nomor 50, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ini mendapat kucuran sebesar Rp 270 juta. Dana ratusan juta itu diberikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) program Penyelanggaraan Keaksaraan Dasar. Patut diketahui, lembaga ini baru mengantongi SK Kemenkum HAM pada 2016 silam.

WartaBromo mendapatkan kopi surat keputusan badan hukum ormas ini dari Menteri Kemenkum HAM RI. Dimana, surat dengan Nomor AHU-0062245.AH.01.07, itu baru diterbitkan pada 8 Juni tahun 2016. Itu berarti ormas ini sudah mendapat dana hibah meski baru setahun terdaftar. Pada surat tersebut, juga disebutkan status LSM Penjara sebagai sebuah perkumpulan yang berkedudukan di wilayah Kota Pasuruan.

Terkait lolosnya LSM Penjara sebagai penerima hibah kegiatan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar, Kepala Bidang Pendidikan Paud dan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Heri Mulyono mengaku tidak tahu menahu. Pasalnya, pihaknya baru menjabat posisi itu pada Januari 2017 silam. Ketika itu, LSM Penjara sudah masuk dalam daftar penerima hibah.

“Saya masuk itu sudah ada list-nya. Karena pengajuan 2016, begitu saya masuk, nama-nama lembaga penerima hibah sudah ada. Saya mikirnya itu sudah lolos verifikasi,” terang Heri saat ditemui awal April lalu. Heri beralasan, semua lembaga yang masuk dalam daftar penerima hibah sudah lolos verifikasi. Sebab itu, begitu memasuki schedule pelaksanaan, pihaknya langsung mengajukan surat permohonan pencairan.

Bagaimana bisa lembaga yang belum memenuhi syarat sebagai penerima hibah lolos verifikasi? Heri sendiri tidak mengetahui proses tersebut. Sebab, proses itu dilakukan jauh sebelum dirinya berada di posisinya saat ini. Yang pasti, pihaknya mengakui bahwa tidak ada verifikasi ulang sebelum dana hibah tersebut dicairkan.

Tutik A, Kasi Pendidikan Masyarakat di Dispendik menepis dugaan Penjara sebagai lembaga yang belum memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Sebab, sebelum dinyatakan sebagai penerima, sudah ada verifikasi yang dilakukan. “Kami sudah cek. Kepengurusan, kegiatan-kegiatannya juga jalan,” terangnya.

Terkait dengan alamat penerima yang tersebut di wilayah Kota Pasuruan, sebagaimana yang tertera dalam SK penerima hibah, ia menyebutnya karena salah ketik. Yang benar, lanjut dia, alamat kantor Penjara adalah yang di kabupaten. Tepatnya di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan. “Itu salah ketik, dan sudah diperbaiki kok,” ujarnya.

Soal kesalahan penyebutan alamat penerima, memang cukup memungkinkan. Tetapi, usia LSM Penjara yang baru setahun terdaftar sebagai penerima hibah, sulit untuk dijelaskan. Terkait hal ini, Tutik pun tidak bisa memberi penjelasan. Ia bahkan mempertanyakan aturan yang mengharuskan lembaga penerima hibah harus berusia tiga tahun terdaftar di Kemenkum HAM.

WartaBromo sendiri sempat menelusuri kantor baru lembaga yang dimaksud itu. Berada di pinggir Jalan Raya Malang-Pasuruan, Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, kantor dengan cat warna putih itu mudah dijumpai. Sebuah plakat bertulis LSM Penjara (Pemantau Kinerja Aparatur Negara) terpampang di sana.

Bendahara DPC LSM Penjara, Wardah mengakui sejumlah pengurus melibatkan diri dalan aksi dukung mendukung di Pilkada Pasuruan lalu. Namun, ia menyanggah bila diterimanya proposal hibah –meski SK Kemenkumham yang dikantonginya belum setahun– sebagai kompensasi politik. Menurutnya, kucuran hibah dengan sikap politik adalah dua hal berbeda.

Soal pengajuan hibah, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dispendik. “Apakah diterima atau tidak, itu kewenangan Dispendik. Kami kan hanya mengusulkan saja,” jelas Wardah. Sedangkan pilihan politik, dikatakannya merupakan sikap pribadi pengurus. Bukan Penjara sebagai sebuah lembaga.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Iswahyudi memberikan penjelasan terkait lolosnya LSM Penjara sebagai penerima hibah itu. Dikatakannya, sebelum hibah diberikan, lembaga tersebut sudah lama melakukan kerja-kerja di bidang pendidikan. Termasuk, menggelar kelompok-kelompok belajar bagi masyarakat buta aksara.
Hal itu pula yang menjadi pertimbangan utama pihaknya untuk meloloskannya.

“Itu kan sama halnya seperti sekolah. Lembaga-lembaga pendidikan itu kan banyak yang sudah eksis jauh sebelum Permendagri soal hibah itu ada. Kalau kemudian karena ada aturan itu lalu hibahnya tidak bisa cair, kan programnya juga akhirnya terganggu,” jelas Iswahyudi.

Yang patut dicatat, lanjut Iswahyudi, berkat peran lembaga-lembaga seperti LSM Penjara itu pula, Kabupaten Pasuruan akhirnya mendapat penghargaan dari pemerintah pusat terkait program pemberantasan buta aksara. Karena jauh sebelumnya, kabupaten termasuk zona merah sebagai daerah dengan kelompok masyarakat buta aksara yang cukup banyak.

Di bagian lain, Ketua DPP LSM Penjara Rudi Hartono yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu perihal kucuran hibah tersebut. Alasannya, dana hibah untuk program penyelenggaraan keaksaraan dasar itu diberikan kepada kepengurusan di tingkat kabupaten. “Itu kepada DPC Mas. Saya kan di-DPP. Jadi, saya juga tidak paham betul bagaimana teknis pelaksanaannya,” terangnya.

Bendahara DPC Penjara Kabupaten Pasuruan, Wardah memberikan penjelasannya terkait hal ini. Kepada WartaBromo, diirnya mengakui adanya kucuran hibah sebesar Rp 270 juta dari Dinas Pendidikan. “Betul, angkanya segitu (Rp 270, Red),” jelasnya.

Menurutnya, dana sebesar itu diberikan sebagai bantuan operasional penyelenggaraan keaksaraan dasar tahun 2017. Sebab, hingga saat itu, jumlah masyarakat di kabupaten yang tergolong belum melek aksara mencapai 3.000 orang.

Nah, sebagai salah satu lembaga yang juga bergerak di bidang pendidikan, pihaknya diminta ikut membantu mengurangi angka buta aksara tersebut selama lima bulan bersama lembaga-lembaga yang lain. Seperti Ansor, Muslimat, dan beberapa lembaga lainnya. “Dan kami kebagian 750-an siswa,” kata Wardah.

Terkait usia lembaganya yang belum tiga tahun ketika menerima kucuran dana itu, Wardah tidak menampiknya. Akan tetapi, hal itu bukan berarti lembaga baru berdiri, tetapi lebih karena terjadi peralihan kepengurusan. Saat wawancara dilakukan, Penjara sedang mempersiapkan ulang tahun yang ke-enam.

Karena itu, Wardah pun ini memastikan jika lembaganya sudah ada jauh sebelum Permendagri 14/2016 itu ada. “Kan ada perombakan kepengurusan di notaris. Jadi, otomatis SK Kemenkum HAM-nya juga ganti Mas,” kilah Wardah.

Apakah itu berarti LSM Penjara sudah pernah mengantongi SK Kemenkum HAM sebelum terjadi perubahan kepengurusan? Soal ini, Wardah tidak menjawab pasti. Dikatakannya, dulu, sebelum Permendagri itu terbit, lembaga cukup mendaftarkan diri di Kesbangpol setempat guna mendapatkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Dan ini harus diperbarui setiap tahun.

“Kalau tidak salah, kami sudah terdaftar di sana sejak 2013 lalu. Tapi, karena ada perubahan kepengurusan, ya perlu pembaruan lagi kan. Akhirnya 2016 ada pembaruan SK Kemenkum HAM,” ujarnya. Namun, ketika disinggung siapa nama pengurus yang diganti sebelumnya, Wardah tidak mengetahuinya.

Terkait kegiatan penyelenggaraan keaksaraan dasar, Wardah pun memastikan dilaksanakan sesuai aturan. Untuk membuktikannya, Wardah sempat menunjukkan berkas laporan pertanggungjawaban kegiatan yang digelar setahun lalu itu.

Menurut Wardah, total ada sekitar 750 peserta didik yang terlibat dalam program ini. Mereka terbagi ke dalam 75 kelompok yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sesuai dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Dimana, masing-masing kelompok terdiri dari 10 peserta didik. “Dan masing-masing kelompok ada SPJ-nya. Tidak dibuat jadi satu,” jelas Wardah.

Di sisi lain, aliran hibah ke LSM Penjara memunculkan kemungkinan praktik tersebut juga terjadi pada lembaga yang lain. Untuk membuktikannya, WartaBromo sempat melakukan penelusuran secara acak terhadap beberapa lembaga penerima hibah Pemkab lainnya. Di antaranya, Yayasan Grojogan Sewu.

Seperti halnya LSM Penjara, yayasan yang disebut-sebut bergerak di bidang lingkungan ini juga belum genap tiga tahun kala menerima kucuran hibah senilai Rp 100 juta. Data yang didapat, lembaga yang berlokasi di Pecalukan ini terdaftar di Kemenkum HAM pada tahun 2015 dengan nomor: AHU-0025875.AH.01.04.

Hibah kepada Yayasan Sikandi Husada, adalah contoh lain betapa longgarnya verifikasi dalam proses penerimaan hibah. Sebab, meski tidak memiliki kantor yang jelas, lembaga ini bisa mendapat kucuran dana hibah bantuan ternak senilai Rp 100 juta.

Sesuai data penerima hibah yang diperoleh, lembaga yang bergerak di bidang pendidikan ini beralamatkan di Jl. WR. Supratman, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan. Akan tetapi, saat ditelusuri, WartaBromo tak menemukan kantor lembaga tersebut. Bahkan, lima dusun di Desa Tawangrejo, tidak juga didapati kantor yayasan ini.

Nah, kejelasan soal yayasan itu baru terkuak dari surat keputusan badan hukum Kementerian Hukum dan HAM yang didapat WartaBromo. Pada surat bernomor AHU-4186.AH.01.04 Tahun 2012, itu tertulis Yayasan Pendidikan Srikandi Husada sebagai nama lembaga itu.

Merujuk data tersebut, yayasan itu didirikan oleh DR. Kasiman, bersama istrinya, Reni Wismiati, dan juga tiga koleganya yang lain, DR. Neviana Fitri Lestari dan juga Rimun Radityo. Kasiman sendiri saat ini tercatat sebagai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pasuruan.

Kasiman yang dikonfirmasi mengakui lembaga yang dipimpinnya sebagai penerima hibah tahun 2017 silam. Olehnya, hibah berupa bantuan ternak sapi itu kini ada di kandang, tak jauh dari kantor kelurahan. “Bukan fiktif. Kalau mau tahu, sampean bisa lihat di kandang. Sampean hitung sendiri sapinya,” terangnya. Dikatakannya, sapi-sapi itu untuk praktik pembelajaran pembuatan biogas.

WartaBromo sempat mengunjungi kandang ternak yang dimaksud. Lokasinya tepat berada di belakang kantor balai desa Tawangrejo. Tampak dua tabung berukuran besar tertanam di sana. Menurut Kasiman, kedua tabung itu berfungsi sebagai digester untuk menampung kotoran sapi sebelum diambil gasnya.
Sayangnya, saat disinggung alamat kantor yayasan yang dipimpinnya, Kasiman tidak menjawab dengan pasti. “Sampean mau tanya hibah atau kantornya? Kalau hibahnya, silakan datang ke kandang. Kalau kantor, jangan dibayangkan kantornya kayak kantor dewan. Kandang itu sudah jadi aset yayasan. Jadi, tidak bisa diwarisi,” kata politisi asal Partai Gerindra ini.

Sementara itu, pegiat antikorupsi dari Malang Corruption Watch (MCW), Fahruddin mengatakan, selama ini, realisasi dana hibah memang rentan permasalahan. Di sejumlah daerah, dana hibah justru hanya dijadikan sebagai alat untuk menikmati uang negara. Tentu dengan berbagai macam modus operandinya.

Di wilayah Malang Raya misalnya. Dari penelusuran yang dilakukannya, ditemukan adanya praktik pinjam bendera atau yang disebutnya sebagai broker dana hibah. Ini biasa berlaku pada kasus dana hibah yayasan. Modusnya, para broker hibah itu biasanya meminjam bendera yayasan tertentu guna diajukan dana hibah ke pemda setempat. “Sedangkan, pemilik atau pengelola yayasan sendiri, tidak pernah mengajukan itu,” terang Fahrudin.

Terkait beberapa temuan di Kabupaten Pasuruan, dikatakan Fahrudin, bukan semata pelanggaran administratif. Tapi, sudah berpotensi pada pelanggaran pidana karena berpeluang merugikan keuangan negara. “Karena lembaga penerima, sejatinya belum memenuhi syarat untuk menerima hibah itu. Tapi toh nyatanya tetap lolos dan menikmati dana tersebut,” jelasnya.

Lemahnya proses verifikasi menjadi salah satu penyebab bocornya dana hibah di banyak daerah. Mereka yang secara syarat belum memenuhi, karena proses verifikasi yang kurang ketat itu, akhirnya bisa mendapatkan. Sementara di sisi lain, banyak lembaga yang benar-benar memenuhi syarat, justru tak dapat kucuran dana.

Setali tiga uang, M. Dahlan, aktivis dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur juga mengungkapkan hal yang sama. dikatakannya, aturan dalam Permendagri perihal syarat penerima hibah harus berusia tiga tahun bukanlah wilayah yang multitafsir atau debateble. Ketentuan itu sudah cukup jelas bahwa lembaga penerima harus sudah tiga tahun terdaftar Kemenkum HAM.

“Aturan itu sudah saklek. Artinya, jika lembaga calon penerima belum berusia tiga tahun sejak ia terdaftar di Kemenkum HAM, konsekuensinya, ia belum berhak untuk menerima hibah itu,” katanya. Karena itu, jika kemudian kenyataan di lapangan lembaga tersebut lolos dan mendapatkan hibah itu, justru layak dipertanyakan.

Dalam kesempatan itu, Dahlan juga menyoroti kucuran hibah kepada lembaga milik anggota dewan. Kendati tidak ada regulasi yang melarang, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Secara regulasi memang tidak aturan yang melarang. Tapi, secara etis kan kurang patut karena bisa menimbulkan konflik kepentingan,” terang Dahlan.

Termasuk dalam kategori ini adalah hibah kepada lembaga PGRI. Sebab, antara pemberi dan penerima hibah, dipimpin oleh orang yang sama, yakni Iswahyudi. Menurut Dahlan, dalam kasus seperti ini, sulit dibayangkan ketika proses pemberian hibah akan berlangsung secara adil, fair, dan sesuai kebutuhan. (*)