Ini Kronologi dan Nama-nama di Pusaran Suap Wali Kota Setiyono

0
2552
JPU KPK saat membacakan dakwaan kepada M. Baqir, pihak swasta yang diduga sebagai penyuap Wali Kota Pasuruan, terkait proyek PLUT-KUMKM, Senin (7/1/2019). (Foto: Doni)
Sidang perdana kasus dugaan proyek PLUT-UMKM kepada Wali Kota Pasuruan, Setiyono selesai digelar. Meski berlangsung singkat, sederet nama ikut disebut dalam dakwaan setebal 23 halaman itu. Siapa saja?

Laporan M. Asad

TAK sampai satu jam memang. Tetapi, sidang perdana dengan terdakwa pemberi suap, M. Baqir itu seolah menjawab teka-teki bagaimana proses pengaturan lelang itu berlangsung di lingkungan Kota Pasuruan. Utamanya untuk tahun anggaran 2018.

Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ferdinan Adi Nugroho saat membacakan dakwaan menyebutkan, proses itu dimulai awal tahun 2018. Ketika itu, Wali Kota Setiyono meminta kepada M. Agus Fajar, selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dwi Fitri Nurcahyo, selaku staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang.

“Berlangsung di rumah dinas Wali Kota, Setiyono meminta M. Agus selaku kepala dinas PUPR dan Dwi Fitri Nurcahyo selaku staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintaan untuk mengatur pemenang paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan)” tulis JPU dalam dakwaannya.

Menindaklanjuti permintaan itu, pada Maret 2018, Agus Fajar dan Dwi Fitri menggelar pertemuan di kediaman Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung Wali Kota Setiyono. Maksudnya, untuk menyusun draft ploting paket pekerjaan, sebagaimana yang diminta Setiyono sebelumnya.
Hasilnya, draft ploting paket pekerjaan itu akhirnya berhasil dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom nomor, SKPD, paket paket pekerjaan, pagu, HPS (harga pokok satuan), lengkap dengan keterangan calon pemenangnya.

Sayangnya, saat disampaikan di ruang kerja rumah dinasnya, Wali Kota Setiyono memberikan banyak koreksi.
“Setelah paparan itu, Setiyono banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana saja yang akan menjadi pemenangnya,” kata Jaksa dalam sidang yang dipimpin I Wayan Sosiawan itu.

Dalam waktu yang sama, Setiyono juga menyampaikan perihal commitment fee yang yang harus dipenuhi bagi para pemenang lelang. Yakni, untuk pembangunan gedung fee-nya 5 persen. Sedangkan untuk plengsengan atau saluran air, fee-nya 7 persen.

Dua kali Agus Fajar dan Dwi Fitri melakukan perbaikan atas koreksi dari Setiyono itu sebelum akhirnya mencapai final. Nah, draft ploting yang telah di-print out itu terdiri dari:
1) Walikota Setiyono; 2) Walikota 2, yakni Edy Trisulo Yudo alias adik kandung Wali Kota; 3) Wakil Wali Kota Raharto Teno Prasetyo; 4) Wartawan; 5) Anggota DPRD; 6) Partai Politik; 7) Tim Sukses, yakni Kaji Yunus, Kaji Kodir, Kaji Mali; 8) AKLI atau Asosiasi Jasa Kelistrikan; 9) Tandon yakni rekanan pilihan Dwi Fitri yang disetujui Wali Kota; 10) Pihak-pihak yang diploting Wali Kota.

Masih dalam dakwaan JPU, salah satu paket pekerjaan yang sudah diploting adalah pembangunan PLUT-UMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan. Pagu anggaran proyek ini adalah Rp 2.297.464.000. Dimana, sesuai dengan ploting yang disetujui Setiyono, pekerjaan ini masuk ploting TANDON, yakni rekanan yang dikelola Dwi Fitri.

M. Baqir, saat mendengar dakwaan di ruang Cakra, Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (7/1/2019). Terdakwa kasus suap PLUT-UMKM Kota Pasuruan, diduga terlibat penyuapan yang melibatkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono.

JPU menyebut, saat itu, Dwi Fitri sudah menetapkan calon pemenangnya. Yakni, CV. Sinar Perdana yang dimiliki M. Wongso Kusumo. Nah, Wongso yang juga ketua Gapensi Kota Pasuruan sendiri saat proses penyidikan lalu sempat dipanggil oleh KPK guna dimintai keterangan.

Pada 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II Lelang PLUT-UMKM mengumumkan adanya lelang pekerjaan itu. Dari 21 pendaftar kala itu, hanya satu yang memasukkan penawarannya. Yakni CV Sinar Perdana milik Wongso Kusumo tadi dengan nilai penawaran Rp 2.213.496.000. Tetapi, setelah dievaluasi, CV Sinar Perdana dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis. Lelang pun dinyatakan gagal.

Nah, pada 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) menghadap Wali Kota Setiyono bersama Kepala Dinas Koperasi UMKM, Siti Amini. Maksudnya, untuk menyampaikan lelang PLUT-UMKM yang gagal itu.

Usai menanyakan kemungkinan dilakukannya lelang ulang, Setiyono lantas meminta keduanya berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis pelaksanaan lelang ulang tersebut. Selain itu, Setiyono meminta Dwi Fitri mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal 2 perusahaan.

Atas permintaan itu, Dwi Fitri kemudian menghubungi Supaat (almarhum) guna mencari perusahaan backup peserta lelang. Oleh Supaat, direkomendasikan perusahaan milik terdakwa, CV. Mahadir. Keesokan harinya, lanjut bersama dua orang kepercayaannya, Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdurochman menemui Supaat di rumahnya.

Di rumahnya, Supaat sempat menghubungi terdakwa (M. Baqir) dan menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-UMKM, berikut cerita kegagalan lelang pertama. Kepada Dwi Fitri, Supaat juga sempat menanyakan berapa persen yang harus disisihkan.

“Dwi Fitri menjelaskan bahwa untuk kanjengnya 5 persen. Dwi Fitri juga berpesan kepada Supaat untuk tidak melupakan Wahyu Tri dan Roby yang membantu proses pembuatan penawaran,” kata JPU saat membacakan materi dakwaan.

Pada 22 Agustus 2018, bersama ayahnya, Hud Muhdor, terdakwa menemui Dwi Fitri di rumahnya. Selain membicarakan perihal dokumen lelang, juga terkait dengan commitment fee yang disepakati. “Saat itu terdakwa mengetahui bahwa dirinya telah menjadi manten (calon pemenang lelang)” terang JPU sebagaimana tertulis dalam materi dakwaan.

Oleh Dwi Fitri, kesepakatan itu kemudian disampaikan kepada Wahyu Tri Hardianto yang lantas meminta terdakwa mengirim uang sebesar Rp 20 juta untuk diberikan kepada Pokja II BLP, selaku pelaksana lelang PLUT-UMKM. Permintaan itu kemudian direalisasikan pada 24 Agustus dengan mentransfer ke rekening Wahyu melalui m-Banking.

Selanjutnya, oleh Wahyu, uang tersebut diserahkan kepada Dwi Fitri untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat, selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Menurut JPU, sebelumnya, Wakhfudi Hidayat telah lebih dulu disarankan oleh Edy Trisulo Yudo (adik kandung Wali Kota) untuk membantu Dwi Fitri.

Kepada Wakhfudi, Dwi Fitri menyampaikan adanya perubahan manten pekerjaan proyek PLUT-UMKM. Dari yang semula CV Sinar Perdana, menjadi perusahaan milik terdakwa, CV. Mahadir. Untuk itu, Dwi Fitri meminta Wakhfudi bersama Wahyu Tri untuk membantu melengkapi berkas persyaratan CV Mahadir. Oleh Wakhfudi, duit panas yang diterima dari Dwi itu kemudian dibagi ke anggota Pokja yang lain.

Nah, skenario untuk menggelar lelang kedua akhirnya diilakukan. Yakni pada 27 Agustus. Saat itu, ada 28 perusahaan yang mendaftar. Namun, dari jumlah tersebut, hanya dua yang mengajukan penarawan. Yakni, CV Sinar Perdana dengan nilai Rp 2.213.494.000. Dan, CV Mahadir dengan nilai Rp 2.210.429.000. Sekali lagi, CV Sinar Perdana dinilai tidak lolos persyaratan teknis hingga CV Mahadir lah yang menang.

Usai dinyatakan sebagai pemenang, pada 5 September 2018, Supaat menghubungi terdakwa guna menanyakan commitment fee 5 persen kepada Wali Kota Setiyono yang telah disepakati itu. Kepada Supaat, terdakwa pun menjanjikannya pada Jumat, 7 September 2018.

Seperti yang dijanjikan, pada tanggal 7 September 2018, terdakwa melakukan setor tunai di BCA Cabang Pembantu Singosari, Malang ke rekening milik Supaat sebesar Rp 115.000.000. Oleh Supaat itu, kiriman uang itu lantas disampaikan ke Wahyu untuk diteruskan kepada Dwi Fitri.

Mengetahui fee sudah cair, bersama Wahyu dan Roby, Dwi Fitri kemudian mendatangi rumah Supaat untuk mengambilnya. Namun, rencana tersebut batal karena yang bersangkutan (Supaat) tengah sakit keras. Pada 24 September 2018, Supaat meninggal dunia.

Nah, pada 3 Oktober 2018, Wahyu dan Roby mendatangi rumah Supaat guna mengambil ATM beserta buku tabungan berisi fee dari terdakwa yang sebelumya batal diambil. Oleh Novita Sugiastuti, istri Supaat, ATM dan buku tabungan itu akhirnya diberikan dengan jumlah tabungan yang tersisa Rp 106.000.000 karena sebagian terpakai untuk pengobatan Supaat.

Atas kondisi itu, Wahyu kemudian melaporkannya ke Dwi Fitri yang lantas memintanya untuk memindahkan sisa tabungan tersebut ke rekening milik Wahyu, untuk diberikan kepada Wali Kota melalui Hendriyanto Heru Prabowo, keponakan Wali Kota. Nah, saat uang akan diserahkan ke Wali Kota melalui Hendrik inilah, Wahyu ditangkap petugas KPK.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 115 juta kepada Wali Kota bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Angka 4 dan Angka 6 UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diubah dengan Perpres 4/2015,” jelas JPU. Menurut JPU, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana. Sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahaan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dakwaan JPU ini, penasihat hukum terdakwa, Suryono Pane menepisnya. “Kami menolak semua materi dakwaan tersebut. Tapi, kami tidak akan mengajukan eksepsi biar bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian,” jelas Suryono Pane, sesaat setelah sidang. (*)