Cerita Setiyono Bagi-bagi Proyek, Terima Fee hingga “Mengkotak” Dwi Fitri (Bagian 2, habis)

0
1101
Setiyono Wali Kota Pasuruan non aktif.
Dahi Setiyono pun sedikit berkernyit sesaat tercekat, meski akhirnya utarakan jawaban dengan kalimat pengakuan sedikit mengambang. Atur proyek dan terima fee.

Laporan Tuji Tok

WALIKOTA Pasuruan non aktif Setiyono, benar-benar jadi “titik tembak” dalam persidangan M. Baqir, terdakwa penyuap dalam proyek Pusat Layanan Usaha Terpadu pada Dinas Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) Kota Pasuruan, di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada 21 Januari 2019 lalu.

Sekedar perbandingan, Setiyono oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK, diberondong pertanyaan selama lebih setengah jam sejak awal dibukanya sidang oleh ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan. Itu selaras dengan empat saksi lain yang waktu itu duduk bersama di bangku ruang Cakra pengadilan yang berada di Jl Juanda, Sidoarjo itu.

Usai bombardir pertanyaan kepada sang Wali Kota, JPU berturut-turut meminta penjelasan kepada masing-masing saksi Agus Widodo, Ketua Pokja 2 BLP; pindah ke kesaksian Njoman Swasti, Kepala BLP; lalu Siti Amini, Kadis Koperasi; dan kemudian bertanya ke Mahfudi Hidayat, anggota Pokja 2 BLP.

Pertanyaan kepada saksi selain Setiyono ini lebih ke seputar teknis, macam persiapan administrasi dalam lelang proyek-proyek di Kota Pasuruan, dikuatkan tiga pegawai di Badan Layanan Pengadaan (BLP).

Memang saat itu, BLP tengah konsentrasi mempersiapkan serangkaian perangkat administrasi untuk beragam proyek, utamanya PLUT. Sudut konfirmasi pun oleh JPU yang dikomandani Kiki Ahmad Yani tersebut, terbatas pada proyek PLUT, yang saat itu tengah di-retender.

Seperti dicatatkan sebelumnya, Wongso Kusumo, pemilik CV. Sinar Perdana, gagal menangkan tender, lantaran tak ada rekanan lain yang ajukan penawaran proyek. Tentu saja Siti Amini dan Njoman Swasti lapor, sampai kemudian Dwi Fitri Nurcahyo, Staf Ahli Bidang Hukum, dimintai pertimbangan. Dwi pernah menjabat Kadis PUPR, sehingga sosoknya dianggap cakap soal teknis tender. Saat itu Dwi menyatakan ada cukup waktu untuk retender, yang selanjutnya dijadikan dasar Setiyono membuka ulang lelang PLUT.

Dwi Fitri Cahyono, selaku Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) -gara-gara Kadis PUPR Agus Fajar sakit-, akhirnya memiliki ruang cukup untuk mengurusi PLUT. Di samping, ia sudah memiliki “kewenangan, sebagaimana perintah” untuk mengatur besaran fee proyek yang dikenakan kepada rekanan.

Dengan posisinya itu, keberadaan Dwi di proyek PLUT menjadi sentral, selain termasuk pihak yang memiliki tandon (rekanan kelompoknya). Nah, CV Mahadir, yang dikelola Baqir, disebut dalam bagian tandon milik Dwi.

Soal gagal lelang hingga ada rekanan yang masuk tandon dan memenangkan proyek hingga ditangani KPK ini, tertuang dalam BAP Setiyono halaman 6 nomor 11.

“(Dwi pernah lapor) Bahwa PLUT sudah ada pemenangnya. Siapa? Orang Kabupaten,” ucap Setiyono, mengulang kalimat dialog laporan Dwi kala itu.

Namun ia mengaku tak mengetahui kata “orang kabupaten” yang dimaksudkan itu adalah Baqir, yang belakangan diketahui pengelola CV Mahadir.

Ringkasnya, sebelumnya Baqir dikontak oleh Supaat, tangan penghubung Dwi, hingga sampai-lah CV Mahadir menyodorkan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang PLUT. Lolosnya pekerjaan dengan HPS senilai Rp 2,5 miliar tersebut juga adanya bantuan Wahyu alias Encus, staf Kelurahan Purutrejo.

Kemenangan Baqir yang memang mendapat centang plot, boleh dibilang kian mulus, karena dorongan tenaga ketua dan anggota Pokja 2 BLP, yang dipimpin Njoman Swasti.

“Kalau ada berkas yang kurang, dibantu,” ujar Mahfudi Hidayat ketika disinggung perannya oleh jaksa.

Kesaksian sedikit berbeda diutarakan Siti Amini, yang menjelaskan diantara satu adalah pada apa dan bagaimana PLUT. Pernyataannya, lebih mempertebal keterangan Setiyono sebelumnya, semisal pengakuan saat dimintai menelusuri dan meraih PLUT, sejak ia dilantik pada 2017 lalu.

Secara umum, keempat saksi itu, menambahkan saja penjelasan yang diungkapkan Setiyono, tatkala menjawab detil pertanyaan jaksa sebelumnya.

Hanya saja, ada informasi tambahan yang terungkap dalam kesaksian tiga pegawai BLP, di sidang ketiga Baqir saat itu.

Tiba-tiba dalam ruang sidang terdengar ucapan “kiriman” uang sebesar Rp 50 juta, diberikan oleh Dwi Fitri Nurcahyo, kepada Njoman Swasti. Uang itu disebut Dwi, sebagai uang lembur untuk dibagikan ke Pokja 2 BLP.

“Saya sempat tanya (ke Dwi), ndak apa-apa Pak?” kata Njoman mengulang kalimatnya ke Dwi sesaat menerima uang itu.

Njoman kemudian mendapat pernyataan meyakinkan, bahwa uang lembur itu, aman. Saat itu, diakui pihaknya memang tengah mempersiapkan teknis tender ulang proyek PLUT.

Sekilas, hampir tidak terdapat penegasan dari empat saksi pegawai Pemkot, mengenai daftar ploting proyek  seperti dipraktikkan Setiyono, yang didalihkan menjaga kondusifitas Kota Pasuruan waktu itu.

Setengah jam kemudian jaksa berputar kembali ke Setiyono, seakan merasa cukup meminta penjelasan kepada empat pegawai anak buah Setiyono itu.

Sepertinya, bisa dimaklumi jika sikap jaksa lebih fokus ke suami dari Rini Widjajati tersebut.

Pasalnya, menggunakan Dwi Fitri Nurcahyo, orang nomor satu di Kota Pasuruan ini, putuskan cara bagaimana membagi-bagi proyek. Dwi-lah, yang juga menuntaskan draft ploting proyek Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2017 serta 2018, seperti yang diminta Setiyono. Belakangan terungkap, untuk penentuan nama-nama penerima jatah proyek, ia dibantu para pengendali asosiasi. Nama yang mengemuka sebagai partner Dwi menyusun ploting  adalah Wongso, ketua Gapensi Kota Pasuruan.

Dalam praktiknya, rekanan yang masuk dalam daftar ploting proyek kemudian dimintai komitmen fee dalam besaran tertentu. Operasi Dwi itu dilakukan bersama-sama dengan Edy Trisulo Yudo, adik Setiyono, Hendrik, keponakan Setiyono dibantu Wahyu, staf Kelurahan Purutrejo serta Supaat, yang dikenal sosok berlatar LSM.

Itulah, jaksa kemudian mengungkapkan serangkai nama terkait realisasi plot-plot proyek dimaksud. Wahyu dikatakan tak pernah ada hubungan dan tak dikenal Setiyono, seperti tertuang pada BAP halaman 3 poin 6 huruf c.

‘Hanya kenal namanya saja. Nggak kenal,” katanya.

Iapun tak tahu menahu, jika Wahyu kerap “hilir mudik” membantu Dwi, Edy maupun Hendrik soal proyek-proyek yang dimainkannya.

Berkembang kemudian, pengakuan ke jaksa Kiki waktu itu, sang keponakan termasuk bagian yang turut membantu menduduki jabatan nomor satu di Kota Pasuruan. Malah Edy Trisulo Yudo,  kepala bidang di Dinas Perijinan, menjadi koordinator tim pemenangannya dalam Pemilihan Wali Kota tahun 2015 lalu.

“Jadi koordinator tim sukses,” jelasnya, ketika ditanya tentang adiknya tersebut.

Sekedar informasi, Edy Trisulo Yudo sebelumnya Kasubag Kerjasama Antar Daerah dan Evaluasi Kerjasama pada Sekretariat Daerah, yang kemudian pada 9 September 2016 dilantik jadi Kabid Pelayanan BPMPP Kota Pasuruan, sejak Setiyono duduki Wali Kota.

Nama Supaat, yang dikenal memiliki latar belakang LSM pun tenggelam di ruangan Cakra, tatkala jaksa menyebut Edy memiliki julukan “Wali Kota 2”.

“Setelah saya tanya, Walikota 2 itu adik saya,” ungkap Setiyono.

Menyusulkan kalimat itu, jaksa membeber pihak-pihak penerima plot yang disusun Dwi atas persetujuan sang juragan, Mulai Wali Kota 1, Wali Kota 2, Wawali, anggota DPRD, LSM, Wartawan, Partai politik.

“Tim sukses,” imbuhnya.

Baca juga: Cerita Cara Setiyono Bagi-bagi Proyek (Bagian 1)

Tak Tentukan Besaran Fee

Fee proyek menjadi hal yang juga diakui telah dinikmati Setiyono, selain telah mengatur atau mengkondisikan pemenang tender proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan.

“Sebelumnya Bapak terima fee nggak dari proyek-proyek itu dari rekanan yang melaksanakan proyek di pasuruan itu?” cecar Kiki, JPU KPK.

Dahi Setiyono pun sedikit berkernyit sesaat tercekat, meski akhirnya utarakan jawaban dengan kalimat pengakuan sedikit mengambang.

“Jadi memang saya salah. Tapi saya tidak menerima (fee) itu sebelum proyek dilaksanakan dan juga setelah dilaksanakan saya tidak menentukan,” akunya.

Setiyono menerima uang panas itu, diantaranya terdesak kebutuhan. Sebagai Wali Kota, Setiyono mengaku banyak mendapat keluhan. Program bantuan sosial, yang lumrah digunakan seorang kepala daerah, pun saat ini juga sudah tak ada.

“Sebagai wali kota, saya banyak kebutuhan. Di Pasuruan itu Pak, bangun tidur saja sudah ada yang minta sumbangan,” selorohnya.

Hal lain fee diterima, lantaran ia harus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait selisih harga, pengadaan lahan kantor Kecamatan Panggungrejo. Rekomendasi itu, mewajibkan selisih Rp 2,9 miliar tersebut, harus dikembalikan.

Meski BPK menyatakan bisa diangsur, namun ia harus lekas-lekas turun tangan membantu, karena kejaksaan justru menyatakan, pembayaran angsuran tidak menutup kasus itu. “Kejaksaan bilang, kalau diangsur itu berarti belum selesai. Akhirnya saya harus berusaha menyelesaikannya,” terangnya.

Kebingungannya itu diungkapkan, setelah Handoko, pemilik lahan yang telah dibeli untuk kantor Camat Panggungrejo, hanya mampu menyiapkan Rp 2,4 miliar. Padahal dalam kacamata wajar, jumlah keseluruhan senilai Rp 2,9 miliar, sepatutnya masih menjadi tanggungjawab yang harus dikembalikannya.

Sang Wali Kota menghubungi sejumlah kepala dinas, namun tidak ada uang. Dwi Fitri Nurcahyo pun jadi pahlawan, setelah setorkan uang yang dibutuhkan, melalui Wahyu, yang selanjutnya diserahkan ke Hendrik.

“Saya tanya, ada uang ndak. Pak Dwi bilang ada,” aku Setiyono.

Pada 23 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 WIB, Hendrik, keponakannya datang ke rumah dinasnya. Saat itu, Hendrik membawa 7 amplop putih bertuliskan nama-nama rekanan pelaksana proyek di Kota Pasuruan. Mengaku tak ingat nama-nama rekanan tertulis di amplop, terkumpul uang lebih Rp 200 juta.

“Terus terang saya sangat membutuhkan. Saya salah menerima itu. Tapi, sebagai Wali Kota, saya juga banyak kebutuhan,” katanya pelan.

Berkenaan dengan tetapan besaran jumlah rupiah atau persentase fee yang disebut-sebut dipatok Dwi kepada rekanan, Setiyono coba meyakinkan tak pernah memerintahkan.

“2016 itu. Saya tahu. Saya panggil. Saya panggil lagi. Sampai begitu ketiga, saya staf ahlikan,” ujar Setiyono, mengungkap sikap “nakal” Dwi.

Sanggahan itu terekam dalam BAP lanjutan nomor 7 huruf e, yang tertulis pada halaman 4 dari 6 halaman, dari pemeriksaan tertanggal 25 Oktober 2018.

“Atas informasi yang saya dapatkan, saya baru mengetahui bahwa saudara Dwi Fitri Cahyono tidak transparan kepada saya dan menyalahgunakan kepercayaan dan nama saya,” penggalan BAP yang dibacakan JPU Kiki.

Selanjutnya Dwi dipanggil ke rumah dinas,  mengingatkan agar Dwi Fitri Nurcahyo transparan kepadanya dan  melarang meminta fee 7,5% sampai dengan 10%.

“Karena saya tidak pernah meminta sebesar itu, tapi semampunya,” keterangan Setiyono dalam BAP.

Tentu saja penolakan Setiyono soal tetapan besaran fee, masih belum dikonfrontir dengan pengakuan Dwi Fitri. Sehingga, praktik ploting kemudian mengutip uang dari rekanan itu terungkap kebenarannya.

Setiyono ditetapkan tersangka, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Oktober 2018 lalu. Status tersangka terkait suap menyuap PLUT, juga disematkan kepada Dwi Fitri Cahyono, Plh Kadis PUPR dan Wahyu, staf Kelurahan Purutrejo. Selain M Baqir, pihak swasta yang saat ini terjadwal jalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Pastinya, kasus ini masih sebatas permukaan. Bisa jadi terdapat hal lain, yang bakal menghentak sejumlah pihak. Adakah yang menyusul? Semoga tidak. (*)