Silang Sengkarut Anggaran Uang Rakyat

1032

Dalam kesempatan kemarin, Fahruddin juga mempertanyakan sikap dewan yang begitu saja meloloskan anggaran hibah-bansos meski dinilainya tidak sesuai sistem penggaran. Menurutnya, sejak awal, DPRD seharusnya men-drop usulan itu sebelum didukung dengan berkas kelengkapan. “Pertanyaannya, kenapa itu bisa lolos?” tanya Faruddin.

Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan mengelak disebut sengaja mendiamkan persoalan itu sejak awal. Anggpta Banggar, Joko Cahyono mengatakan, hingga penyerahan draf RAPBD ke provinsi tahap pertama, pihaknya senantiasa menanyakan kelengkapan berkas pemohon hibah-bansos. Tetapi, pihak eksekutif berkilah jika berkas tersebut sudah ada di masing-masing SKPD.

Selain itu, pihaknya juga dihadapkan pada dilema lantaran makin mepetnya waktu agar RAPBD yang telah disepakati segera diundangkan. Sebab, jika melewati 30 Desember belum juga diundangkan, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) terancam tidak bisa gajian. Termasuk para wakil rakyat di DPRD. “Akhirnya, kami menyepakati dengan catatan bahwa berkas-berkas itu harus dilengkapi,” terang Joko.

Di sisi lain, anggaran hibah-bansos bukan satu-satunya program Pemkab yang terancam tak bisa dilaksanakan. Kegiatan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Desa (Hibah) dengan pagu anggaran Rp 82 miliar juga mengalami hal yang sama.

Penelusuran WartaBromo, program yang sebagian besar berupa kegiatan pembangunan fisik itu dilarang untuk dilaksanakan oleh Pemprov karena tidak sesuai ketentuan. Alasannya, desa bukan termasuk sebagai pihak yang diperkenankan menerima hibah.

Adanya larangan itu setidaknya tertuang dalam lembar evaluasi Pemprov poin 8. Menurut Pemprov, pemakaian kode rekening “Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga” tersebut dipergunakan untuk hibah atau bansos. Sementara desa, bukanlah pihak yang diperkenankan menerima hibah/bansos.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 298 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No 32/2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri 13/2018 tentang Pedoman Pemberihan Hibah dan Bansos.

Diketahui, anggaran belanja barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga (desa) itu tertulis dengan kode rekening 5.2.2.23. Padahal, kode rekening tersebut merupakan kode rekening untuk belanja hibah. Sementara, dalam waktu yang sama, desa bukanlah termasuk sebagai pihak yang boleh menerima hibah.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pasuruan Misbah Zunib menepis bila anggaran Rp 82 miliar tersebut sebagai hibah kepada desa. Menurutnya, anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur itu merupakan bagian dari tupoksinya.

“Hanya memang, lokasi kegiatan yang kami proyeksikan adalah milik desa. Jadi, hasil pekerjaan itu nanti diserahkan ke pihak desa, oleh Pemprov, itu masuk kategori hibah. Padahal, desa bukan termasuk pihak yang boleh menerima hibah,” kata Misbah.

Terkait dengan catatan provinsi yang melarang pelaksanaan program ini, Misbah pun memastikan untuk mematuhinya. “Kalau memang dilarang ya, kami akan ikuti. Tidak akan kami laksanakan daripada nanti menimbulkan persoalan hukum,” jelasnya.

Perlu diketahui, sebelum diundangkan menjadi perda (peraturan daerah), draf APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), setelah disahkan di DPRD, kemudian dikirim ke provinsi untuk dievaluasi. Setelah itu, provinsi merespons dengan memberikan catatan jika ditemukan item yang tidak sesuai.

Sampai disini, Pemkab sejatinya masih memiliki ruang untuk melakukan perbaikan sebelum akhirnya draf tersebut kembali dikirim ke provinsi guna diundangkan. Proses pembahasan itu seyogyanya dilakukan oleh Banggar-Timgar.

Sayangnya, tahapan ini tidak dilakukan oleh Pemkab. Wakil Ketua DPRD Joko Cahyono menyatakan, tidak ada ruang komunikasi sebelumnya antara eksekutif-legislatif guna membicarakan hasil evaluasi dari provinsi itu. Karena itu, ia pun kaget setelah pergantian tahun, beberapa poin yang menjadi catatan provinsi, ternyata tidak diubah.

“Ini kan jadi pertanyaan. Ketika ada kesempatan untuk melakukan perbaikan, kenapa itu tidak dilakukan?” tanya Joko. Salah satu item yang tidak dilakukan perbaikan ada pada pos anggaran untuk Belanja Barang untuk Diberikan kepada Desa senilai Rp 82 miliar pada dinas PUPR.

Terkait hal ini, Misbah sendiri enggan berkomentar panjang. Pihaknya mempersilakan WartaBromo untuk meminta penjelasan kepada Lully Nur Mardiono, selaku sekretaris Tim Anggaran Pemkab. Tapi, setali tiga uang. Lully yang dihubungi belum berkenan menyampaikan penjelasan. “Nanti ya. Nanti akan disampaikan detailnya saat pers rilis,” terang Lully yang mengaku berada di luar kantor.