Silang Sengkarut Anggaran Uang Rakyat

1080

Di sisi lain, silang sengkarut hibah ini bukan kali pertama terjadi. Berdasar temuan WartaBromo, kondisi yang sama juga terjadi pada realisasi hibah tahun anggaran 2017 silam. Dimana, dari ratusan penerima hibah, sebagian diantaranya belum memenuhi ketentuan, sebagaimana dipersyaratkan.

Baca juga: Dana Hibah Kabupaten Pasuruan Rawan Masalah

Merujuk pada Permendagri No 32/2011 sebagaimana diubah Permendagri Np 13/2018, salah satu syarat untuk menerima hibah adalah harus berbadan hukum sekurang-kurangnya tiga tahun; berdomisili di daerah yang sama dengan pemerintah setempat, memiliki alamat, pengurus, dan juga kegiatan yang jelas.
Namun, hasil penelusuran WartaBromo justru mendapati sebaliknya. Sejumlah lembaga penerima hibah dipastikan belum berbadan hokum tiga tahun, tidak berdomisili di daerah bersangkutan, bahkan salah alamat.

Salah satu lembaga penerima hibah yang dimaksud adalah LSM Penjara. Pada 2017 lalu, lembaga ini menerima kucuran hibah sebesar Rp 270 juta untuk kegiatan pelaksanaan keaksaraan dasar. Padahal, merujuk data yang didapat WartaBromo, lembaga ini baru mengantongi surat keputusan sebagai perkumpulan Kemenkum HAM pada 2016. Itu berarti, saat menerima hibah, lembaga ini baru berusia setahun.

Temuan yang sama juga didapati pada penerima hibah kepada Yayasan Srikandi Husada. Meski dalam daftar penerima hibah yayasan tersebut tertulis beralamatkan di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, tidak banyak warga yang mengetahuinya. Usut punya usut, lembaga ini ternyata berkantor dengan rumah pemiliknya, Kasiman, yang notabenenya tercatat sebagai anggota DPRD setempat.

Sebagai catatan, anggaran hibah-bansos Pemkab Pasuruan terus mengalami peningkatan setiap tahun. pada 2015 lalu, Pemkab mengalokasikan anggaran untuk pos ini sebesar Rp 90 miliar. Angka itu meningkat tajam pada dua tahun berikutnya. Masing-masing Rp 160 miliar (2016) dan Rp 200 miliar (2017). (*)