Pengelolaan tata niaga garam yang masih semrawut oleh pemerintah juga menjadi salah satu faktor melemahnya produksi garam domestik. Alih alih membuka penyerapan garam rakyat yang diproduksi petani lokal, pemerintah justru lebih memilih membuka keran impor garam dalam memenuhi permintaan garam.
Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai tepanjang kedua di dunia, namun masih mengandalkan impor garam dalam memenuhi kebutuhan nasional seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah.
Pengkajian ulang terhadap industrialisasi garam di Indonesia saat ini tentunya sangat diperlukan. Begitu juga dengan upaya – upaya lain dalam meningkatkan produksi garam domestik.
Pemenuhan kebutuhan garam nasional sangatlah penting tapi bukan berarti pemerintah melupakan begitu saja permasalahan pokok yang ada. Impor garam bukan menjadi satu satunya jalan dalam mengatasi keterbatasan produksi.
Pemerintah juga tetap harus memikirkan solusi intrinsik seperti peningkatan teknologi pengolahan produksi garam dan ekstensifikasi lahan pertanian garam dalam rangka meningkatkan hasil produksi.
Kesejahteraan petani lokal juga seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam menangani polemik impor garam di Indonesia. Bagaimana kebutuhan nasional akan garam dapat terpenuhi tanpa harus mengambil kebijakan yang merugikan petani lokal merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah saat ini juga.
Tentunya kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku industri dan juga petani lokal dalam memanfaatkan kekayaan dan potensi laut yang ada tak lagi dapat dikesampingkan.
Polemik impor garam di negeri ini harus segera dituntaskan demi terwujudnya kedaulatan pangan.
Dengan label negara maritim yang tersemat, bukanlah hal yang mustahil jika suatu saat nanti wacana pemerintah untuk stop impor garam di Indonesia dapat segera terealisasikan. (*)
*Penulis merupakan mahasiswi Politeknik Statistika STIS Jakarta
