SMRC: 49% Warga Nyatakan Bansos Tak Tepat Sasaran

2857

Jakarta (WartaBromo.com) – Sebanyak 49% warga menyatakan bantuan sosial (bansos) belum tepat sasaran, sedangkan 37% sudah mencapai sasaran. Sehingga bansos penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dinilai belum efektif.

“Ini mengkhawatirkan,” kata Sirojudin Abbas, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), saat rilis survei “Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial”, dinukil dari saifulmujani.com, Selasa (12/5/2020).

Ia mengatakan, dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan kali ini, besarnya dana yang dikucurkan pemerintah akan lebih berarti jika mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Berdasar penelitian ini, bansos dianggap tidak tepat sasaran oleh 49% warga, karena ada warga lain yang berhak tapi belum menerima bantuan (60%) dan warga mengetahui bansos diberikan kepada yang tidak berhak (29%).

Merujuk data Susenas BPS 2019, warga layak menerima bansos sebesar 34%, terbagi terhadap mereka yang berada di bawah garis kemiskinan (9,41%) dan sedikit di atas garis kemiskinan (24.97%).

Namun, sampai sejauh ini baru 21% warga yang mengaku sudah menerima bansos. Artinya masih ada 13% yang belum menerima, atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 (diproyeksikan 271 juta jiwa).

“Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan,” tandasnya

Bentuk bantuan juga tidak penuh. Sebanyak 55% warga yang sudah menerima bansos, mengungkapkan hanya menerima berupa sembako. Lalu, yang menyatakan menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) saja (16,6%); menerima sembako dan PKH (11,8%); menerima sembako dan Bantuan Langsung Tunai (10,3%); dan menerima BLT saja (5,2%).

Kemudian, hampir keseluruhan (87%) yang sudah mendapat bansos menyatakan, jika bantuan hanya cukup untuk dua minggu atau kurang.

Belum lagi 74% warga ternyata belum tahu cara mendaftar agar dapat bantuan. Terkait proses penyebaran bantuan,
62% warga berharap petugas datangi warga yang berhak untuk mendaftarkan mereka.

Bantuan pemerintah ini dibutuhkan karena hampir keseluruhan warga secara nasional menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk. Sehingga menurut Abbas, bansos dari pemerintah perlu disalurkan secara tepat sampai pandemi berakhir sampai warga bisa melakukan kegiatan normal.

“Maka keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftar secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama,” tandas Abbas.

Survei opini publik nasional tersebut dilakukan melalui telepon pada 5-6 Mei 2020, melibatkan 1.235 responden dengan margin of error 2,9%. (ono/ono)