Menanti Jerat Penambang Ilegal yang Masih Bebas Melenggang

2559
Plakat rencana pembangunan perumahan prajurit yang sempat dipasang di lokasi. Foto: Istimewa.

Yanto pun menuding bila rencana pembangunan perumahan itu hanya kedok untuk menambang. Untuk membuktikan dugaannya, beberapa plakat yang sempat dipasang di beberapa titik, sempat dicabut saat dilakukan sidak oleh tim dari sekretariat negara (setneg).

Tudingan yang sama disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto. Pihaknya mencurigai adanya permainan oknum aparat dengan pengusaha terkait beroperasinya tambang ilegal di Bulusari itu.

“Dari lokasinya, sangat tidak layak untuk permukiman karena daerah sulit air. Kedua, ternyata kan tidak sesuai dengan tata ruang daerah. Makanya, bisa jadi ini hanya permainan perusahaan tambang menjadikan aparat sebagai bemper agar bisa menambang disitu,” jelas Rere melalui selulernya.

Klaim sebagai proyek perumahan prajurit memang disebut-sebut menjadi alasan sulitnya menutup tambang ilegal itu. Beberapa oknum aparat acapkali menghadang usaha Pemkab melakukan penegakan hukum. “Semua tahu ada aparat disitu yang mem-backup,” kata Jakfar, aktivis LBH Anshorjatim.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya tak mengelak adanya keterlibatan oknum aparat dalam mengamankan tambang ilegal itu. Tercatat beberapa kali pihaknya mengundang PT. TSA dan PT. PTP guna dimintai klarifikasi. Hasilnya, PT. TSA menyatakan tak memiliki tambang di Bulusari.

Bagaimana dengan PTP? Menurut Anang, beberapa kali surat permintaan klarifikasi tak pernah direspons. Alih-alih merespons. Ia bahkan sempat mendapat surat dari satuan militer yang menyebut bila lokasi tersebut akan dibangun perumahan prajurit. “Kewenangan kami kan hanya sebatas pelanggaran perda. Jadi, untuk sampai ke penindakan hukum pidana, itu di luar kewenangan kami,” jelasnya.

PT. PTP sendiri terdaftar sebagai perseroan tertutup dengan jumlah modal disetor sebesar Rp 500 juta. Terdapat tiga pihak yang tercatat sebagai pemilik saham perusahaan ini dengan mayoritas dimiliki PT. Putra Putri Mitra Sutomo (PPMS) sebesar Rp 275 juta. Dari PT. PPMS inilah benang merah keterkaitan antara PT. PTP dengan PT. TSA muncul.

Berdasar dokumen yang didapat dari Dirjen AHU Kemenkum HAM, setidaknya terdapat beberapa nama pejabat di PT. PPMS yang juga tercatat sebagai pengurus di PT. TS. Misalnya, Terence Teja Prawira, selaku komisaris utama PT. PPMS, yang menjabat sebagai direktur utama di PT. TS.

Dikonfirmasi terkait keterkaian dua perusahaan ini, Pemkab Pasuruan tidak bisa memberikan komentarnya. “Saya kurang tahu kalau soal itu. Yang pasti, setelah ada klarifikasi dari PT. TS, kami sempat mengundang PT. Prawira, tapi tidak pernah direspons,” jelas sumber di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Keberadaan tambang ilegal di Bulusari bukan lah satu-satunya kasus tambang yang tak jelas penyelesaiannya. Berdasar catatan WartaBromo, setidaknya ada dua lokasi tambang ilegal yang dibiarkan begitu saja tanpa diproses. Satu diantaranya bahkan masih beroperasi hingga kini.

Tambang dimaksud diketahui milik PT. Agung Satriya Abadi (ASA) yang ada di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol. Dari Bulusari, jaraknya sekitar 7 kilometer, tepat di lereng Gunung Penanggungan.

Berdasar informasi yang diperoleh, lokasi tambang ini sebelumnya merupakan kawasan hutan milik Perhutani yang kemudian ditukar guling oleh PT. ASA dengan luas sekitar 7 hektare. Dan, sebagai penggantinya, PT. ASA dikabarkan menyediakan lahan dua kali lipat di Madura. Akan tetapi, hingga kini, lahan pengganti tersebut belum diserahkterimakan. Sayangnya, kendati belum ada serah terima lahan pengganti, kegiatan penambangan sudah dilakukan pihak PT ASA.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan yang dikonfirmasi WartaBromo., mengatakan, sebelumnya pihaknya sempat melakukan peninjauan ke lokasi tambang yang berada sekitar 1000 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu. Hasilnya, ditemukan kegiatan penambangan tak berizin.

“Sudah, kami sudah melakukan peninjauan ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, ada sebagian lokasi yang tidak memiliki izin,” kata sumber di internal DLH saat dihubungi akhir Oktober lalu. Atas temuan tersebut, pihaknya meneruskan ke Satpol PP setempat.

Bukan hanya di Wonosunyo. Kegiatan tambang ilega juga didapati terjadi di Kertosari, Kecamatan Purwosari, tak jauh dari Kebun Raya Purwodadi. Sama halnya di Bulusari, modus yang digunakan penambang pun sama; pembangunan perumahan untuk prajurit. Pada 11 November lalu, lokasi tambang ini ditutup Pemprov Jatim karena tak memiliki izin. (*)