Realisasi Pendapatan Daerah Pemkab Pasuruan Tahun 2020 Turun Rp 150 Miliar

449
Objek wisata Banyubiru yang tak bisa berkontribusi pada PAD lantaran tak kunjung dibuka. Foto: Miftahul Ulum.

 

Bangil (WartaBromo.com) – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 turun sebesar Rp 151 miliar lebih. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna LKPJ Bupati Pasuruan tahun 2020, Rabu (23/6/2021).

Sejumlah fraksi memberikan sorotan terkait pelaksanaan APBD Tahun 2020. Di antaranya Fraksi Nasdem yang menyoroti turunnya pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan.

“Apalagi dalam sambutan Saudara Bupati disampaikan bahwa realisasi pendapatan tersebut kurang dari anggarannya sebesar Rp. 24.367.498.107,61. Kondisi tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah,” ungkap Hatta Rifqi, juru bicara Fraksi Nasdem membacakan pandangan umum fraksinya.

Lantas Hatta membandingkan, di tahun 2019, realisasi pendapatan daerah Tahun 2019 sebesar Rp.3.368.808.544.577,79. “Sedangkan realisasi pendapatan Daerah Tahun 2020 turun sebesar Rp.151.726.827.499,39,” imbuhnya.

Diketahui, Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 setelah perubahan tercapai sebesar 99,25 persen dari anggaran yang direncanakan. Hal ini disebut oleh Hatta sebagai sebuah prestasi tersendiri, kendati tidak mencapai 100 persen.

“Namun pertanyaannya besaran capaian target tersebut sebab akibat kinerja maksimal dalam pemerolehannya, atau memang target yang dicanangkan cenderung abal abal alias tidak rasional. Sebagaimana salah satu contoh saja di target restribusi parkir kendaraan bermotor, serta masih banyak lagi yang layaknya dipacu lebih rasional lagi,” bebernya.

Selain itu, soal belanja daerah, Fraksi Nasdem juga memberikan beberapa catatan. Seperti, anggaran belanja daerah yang juga tidak tercapai maksimal.

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 setelah perubahan sebesar Rp 3.540.643.197.884,28, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 3.238.383.232.383,24. Dengan kata lain, Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 terealisasi sebesar 91,46 persen.

“Dengan realisasi tersebut menurut Fraksi NasDem bukanlah efisiensi dan sisa anggaran pada Belanja Daerah sebesar Rp 302.259.965.501,04. Tetapi kurang maksimalnya perencanaan dan optimalnya kinerja,” jelasnya.

“Sementara kita ketahui bahwa sektor riel di sana-sini masih banyak membutuhkan pembiayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi di tengah wabah Covid-19 yang semakin mengganas,” sambungnya.

Untuk itu, Fraksi Nasdem menyarankan agar Pemkab setempat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sektor riel dan sektor yang berkaitan langsung masyarakat. Terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, agar mendapat perhatian khusus.

“Sebagai contoh, relokasi pedagang dan pemanfaatan sebab akibat pembangunan Umbulan sebagai salah satu objek wisata. Sehingga dapat menopang kebutuhan kehidupan masyarakat sekitar, baik dari aspek ekonomi maupun kebutuhan ketercukupannya air bersih bagi masyarakat sekitar. Senyatanya banyak keluhan yang disampaikan, sehingga menjadi ironi, ibarat ayam mati di tengah lumbung padi. Masyarakat di tengah limpahan sumber mata air tapi kekurangan air bersih. Karena satu dan lain hal tak terkecuali kurang tanggapnya pemerintah daerah dalam memberikan solusi terbaik bagi warganya,” urainya.

Terkait dengan limbah B3 di Kabupaten Pasuruan juga menjadi sorotan Fraksi Nasdem. Menurutnya, limbah B3 yang mencemari lingkungan, sungai dan pemukiman penduduk pun juga belum terformulasikan dengan baik.

“Kondisi tersebut berlangsung lama, bahkan dalam dua periode masa jabatan Bupati, belum tertuntaskan. Sungguh menjadi keprihatinan yang sangat jika kondisi ini masih berlangsung hingga saudara Bupati mengakhiri masa jabatannya kelak namun masih menyisahkan lingkungan sungai dan pemukiman penduduk yang tercemar B3 , apalagi jika musim hujan , maka semakin parah kondisinya,” sambungnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra juga memberikan pertanyaan terkait program prioritas Pemkab Pasuruan tahun 2020 sesuai RPJMD seperti; 1. Pembangunan manusia berbasis keluarga dan pengentasan kemiskinan; 2. Pemantaban sarana prasaranan wilayah dan memperkuat konektivitas; 3. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan ekonomi kreatif serta kesempatan kerja.

4. Pemantaban ketahanan pangan, air, dan pelestarian lingkungan hidup; 5. Penguatan kohesi sosial berbasis religiusitas dan budaya; 6. Serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami ingin mengetahui output kegiatan apa saja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan 6 program prioritas tahun 2020 di atas. Mohon Penjelasan,” ujar Elyas, juru bicara Fraksi Gerindra dalam kesempatan yang sama.

Adapun jawaban Bupati Pasuruan atas pandangan umum fraksi tersebut akan disampaikan pada rapat paripurna ketiga penyampaian LKPJ Bupati Pasuruan tahun 2020 mendatang. (oel/asd)