Probolinggo (WartaBromo.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan BEM Probolinggo Raya turun ke jalan, Selasa (5/5/2026).
Mereka membawa dua isu besar sekaligus: dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus, serta kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang dinilai tak berpihak pada rakyat.
Ratusan massa aksi dari PMII dan BEM Probolinggo Raya menggelar demonstrasi di dua titik strategis: depan Kodim 0820 dan Kantor Wali Kota Probolinggo.
Aksi dimulai sekitar pukul 15.00 WIB. Massa memadati kawasan Kodim 0820 di Jalan Panglima Sudirman sambil bergantian berorasi.
Isu yang diangkat tak ringan—mereka menyoroti dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang disebut-sebut melibatkan oknum aparat.
Mahasiswa mendesak agar kasus tersebut diproses secara terbuka dan transparan. Mereka juga menolak jika penanganan perkara dialihkan ke peradilan militer.
“Kami menuntut kasus Andrie Yunus diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer,” tegas Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayuangga, di tengah aksi.
Pihak Kodim tidak menghadirkan komandan secara langsung. Dandim 0820 Letkol Inf Ribut Yudo Apriyantono diketahui sedang bertugas di luar kota. Aspirasi massa diterima oleh Perwira Penghubung (Pabung) bersama sejumlah perwira yang berjaga.
Massa kemudian bergerak ke Kantor Pemkot Probolinggo yang bersebelahan dengan Kodim. Di titik ini, arah kritik bergeser ke kebijakan daerah yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Sorotan utama mengarah pada pengadaan mobil dinas di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pemangkasan honor guru ngaji juga memicu kemarahan mahasiswa.
“Pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi anggaran jelas tidak tepat. Kepentingan rakyat seharusnya menjadi prioritas,” ujar Dedi.
Ia juga menyoroti penurunan honor guru ngaji dari Rp500 ribu menjadi Rp250 ribu per bulan. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi menurunkan kesejahteraan para pengajar.
“Ini menyangkut hajat hidup mereka. Kami minta honor itu dikembalikan seperti semula,” katanya.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, akhirnya menemui massa sekitar pukul 16.30 WIB di halaman kantor pemkot.
Ia memberikan penjelasan langsung, meski menolak menandatangani pakta integritas yang diminta mahasiswa.
Terkait honor guru ngaji, Aminuddin menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerataan.
“Sedang kami petakan agar seluruh guru ngaji mendapatkan honor yang setara di setiap kelurahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, besaran honor ke depan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan dievaluasi secara bertahap.
Sementara soal mobil dinas, Aminuddin memastikan kebijakan tersebut telah melalui pembahasan bersama DPRD dan tidak bermasalah secara anggaran.
“Sudah dibahas dengan DPRD dan tidak mengganggu sistem keuangan. Bahkan hasil pemeriksaan BPK juga tidak menemukan persoalan,” katanya.
Menurutnya, penggunaan kendaraan berbasis listrik justru menjadi langkah efisiensi jangka panjang, terutama di tengah dinamika harga bahan bakar minyak.
Aksi demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Setelah seluruh tuntutan disampaikan, massa membubarkan diri dengan tertib menjelang petang. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
