Bangil (WartaBromo.com) – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyetujui perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan regulasi tersebut turut mengatur sejumlah penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang nantinya akan berdampak terhadap masyarakat maupun pelaku usaha.
DPRD Kabupaten Pasuruan menilai penyesuaian tarif dalam perubahan perda tersebut tidak akan membebani masyarakat secara berlebihan. Persetujuan itu diberikan setelah melalui serangkaian pembahasan dan kajian terhadap materi raperda dilingkungan DPRD.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, menyampaikan hasil pembahasan tersebut dalam rapat paripurna, Rabu (12/11/2026).
Dalam laporannya, Bapemperda menjelaskan bahwa perubahan perda yang sebelumnya diajukan oleh pemkab mencakup sejumlah substansi. Di antaranya penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara bertingkat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Selain itu, ditetapkan tarif khusus yang lebih rendah bagi lahan produksi pangan dan peternakan. Kebijakan tersebut dianggap akan melindungi sektor pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Perubahan juga mengatur pengecualian objek retribusi pelayanan kebersihan untuk jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial, dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, pelayanan kebersihan pada objek-objek tersebut tidak dibebankan retribusi kepada masyarakat.
Sementara itu, lingkup objek retribusi jasa usaha diperluas dengan memasukkan pemanfaatan aset daerah dan penjualan hasil produksi usaha daerah. Regulasi tersebut juga mempertegas ketentuan pelayanan yang diselenggarakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Tak hanya menyangkut tarif, perubahan perda turut mengatur mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), masa pajak, hingga batas waktu penyampaian laporan.
Dalam aturan tersebut juga dimasukkan ketentuan sanksi administratif berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan laporan. Namun, sanksi tidak diberlakukan apabila keterlambatan disebabkan keadaan kahar atau force majeure, seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan wabah penyakit.
Beberapa subtansi perubahan diatas mendapatkan persetujuan DPRD karena dinilai tidak akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
“Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesepakatan bahwa penyesuaian tarif yang dilakukan tidak akan memberatkan masyarakat secara berlebihan, sementara Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berimbang seiring dengan penyesuaian tersebut,” kata Sugiyanto saat membacakan laporan Bapemperda.
Disis lain, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat menyoroti pentingnya dampak perubahan perda tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengapresiasi laporan Bapemperda yang disusun secara terperinci. Namun, ia berharap perubahan regulasi yang telah dibahas panjang lebar itu benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah.
“Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah luar biasa, sampai 25 sentimeter. Mudah-mudahan ini berbanding lurus dengan peningkatan PAD kita untuk Kabupaten Pasuruan,” ujarnya.
Samsul juga menyampaikan celetukan hasil guyon dengan Wakil Bupati Pasuruan, Sobih Asrori.
“Kalau kata Gus Wabup, jangan sampai laporannya tebal, hasil PAD-nya malah menyusut,” kata Samsul sembari tertawa.
Sementara itu, Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak dan retribusi, sehingga dibutuhkan landasan peraturan yang kuat.
”Perubahan peraturan daerah ini diarahkan pada tiga semangat utama, yaitu : pemungutan yang lebih tertib dan efektif, pelayanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas, serta kebijakan yang adil dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat,” ujarnya saat membacakan sambutannya. (Fir)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
