Jakarta (WartaBromo.com) – Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Setelah dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Namun, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan majelis.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, persidangan berlangsung selama 11 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB.
Dalam sidang tersebut, majelis menyatakan Ahrie melakukan pelanggaran etik dengan memanfaatkan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
“Majelis menyatakan perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi PTDH,” kata Isir, Selasa.
Ahrie diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri. Dugaan penyalahgunaan kewenangan itu menjadi salah satu materi pemeriksaan dalam sidang etik.
Sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim juga dihadirkan untuk memberikan keterangan di hadapan majelis.
Sidang etik terhadap Ahrie dipimpin Komjen Rudy Darmoko sebagai ketua komisi. Ia didampingi Irjen Roma Hutajulu sebagai wakil ketua.
Adapun tiga anggota majelis lainnya adalah Irjen M. Zulkarnain, Irjen Jayadi, dan Irjen Rahmat Setyadi.
Dengan komposisi tersebut, pemeriksaan terhadap Ahrie melibatkan satu perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga dan empat jenderal bintang dua.
Majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski demikian, keputusan PTDH tersebut belum diterima Ahrie. Melalui hak yang dimilikinya sebagai terduga pelanggar, dia menyatakan mengajukan banding.
“Yang bersangkutan telah menyatakan banding atas putusan tersebut,” ujar Isir.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri.
Selain Ahrie, penyidik Bareskrim menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Penyidikan perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa dasar penegakan hukum yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekam jejak digital pada Oktober 2026. Upaya tersebut diduga dilakukan untuk mengaburkan aktivitas penyadapan yang sebelumnya berlangsung.
Dalam perkara pidana tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sementara itu, penjatuhan sanksi etik terhadap Ahrie merupakan proses yang terpisah dari penanganan perkara pidananya. Pengajuan banding atas putusan KKEP juga menjadi tahapan lanjutan dalam mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
