Pasuruan (WartaBromo.com) – Rencana pemotongan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu sebesar Rp75 ribu setiap bulan untuk zakat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menuai kritik. Adanya Nota Dinas tentang pemotongan gaji yang akan diberlakukan mulai Januari 2027 itu dinilai perlu dikaji lagi dari sisi hukum hingga ketentuan kewajiban zakatnya.
Kritik tersebut disampaikan Direktur Advokat Indonesia, Maulana Sholehudin. Ia menilai pemotongan gaji yang dilakukan tanpa persetujuan pegawai berpotensi menimbulkan persoalan hukum, bahkan dapat mengarah pada dugaan pungutan liar apabila memenuhi unsur pidana.
Sebelumnya rencana pemotongan tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan tertanggal 5 November 2026. Didalamnya disebutkan, gaji PPPK akan dipotong Rp75 ribu setiap bulan untuk kemudian disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
“Mulai Januari nanti, gaji PPPK dipotong sebesar Rp75.000 untuk zakat, kemudian disetorkan ke BAZNAS, didasarkan pada nota dinas tanggal 5 November tahun 2026. Bagi saya ini berpotensi dijerat pasal tindak pidana korupsi,” kata Maulana kepada WartaBromo saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11/2026).
Ia menyoroti ketentuan Pasal 12E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menjadi perhatian apabila terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran secara melawan hukum.
Maulana juga menyinggung ketentuan penggelapan dalam jabatan. Ia menilai penguasaan terhadap gaji pegawai yang seharusnya menjadi hak mereka, apabila dilakukan secara tidak sah dan memenuhi unsur pidana, dapat menimbulkan persoalan hukum.
Maulana juga menegaskan, penggunaan istilah zakat, infak, sedekah maupun tasyakuran tidak serta-merta menghilangkan persoalan hukum apabila terdapat unsur pemaksaan atau pelanggaran.
“Apapun, bukan hanya zakat, apapun. Zakat itu hanya penamaan, infak dan hadiah, gratifikasi dengan dasar tasyakuran, iku salah. Namanya gratifikasi, untuk amal ya tetap namanya gratifikasi. Yang penting apakah unsur pasal itu terpenuhi?” ujarnya.
Ia menegaskan, pemberian dana seharusnya dilakukan atas kehendak orang yang bersangkutan, bukan melalui pemotongan yang dipaksakan.
“Kecuali orangnya sendiri yang ngasihkan. Kasih semua dulu uangnya. Setelah itu uang itu mau dizakatkan kepada siapapun terserah,” tegasnya.
Menurutnya, pegawai yang memang memenuhi kewajiban zakat seharusnya memiliki keleluasaan dalam menentukan penyalurannya, termasuk kepada kerabat dekat yang masuk kategori penerima zakat, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin hingga tetangga.
“Oleh karena itu lebih baik bagi saya, siapapun wajib zakat, maka berikanlah pada kerabat dekat yang masuk kategori penerima zakat,” tuturnya.
Selain aspek hukum pemotongan, Maulana juga mempertanyakan apakah penghasilan PPPK telah memenuhi ketentuan nisab zakat penghasilan secara hukum fikih.
Ia menyebut kewajiban zakat penghasilan dalam fikih merujuk pada batas minimal pendapatan setara 85 gram emas. Ia juga mengacu pada SK BAZNAS Nomor 15 Tahun 2026 yang disebut menetapkan batas nisab penghasilan sekitar Rp7,64 juta perbulan.
Menurutnya, besaran gaji PPPK perlu diperhitungkan sebelum kewajiban zakat diberlakukan. Kondisi pegawai, mulai dari penghasilan, tanggungan keluarga hingga utang, juga dinilai perlu menjadi pertimbangan.
“Bukankah gaji PPPK tidak sebesar itu? Andai penghasilan sebesar itu sudah memenuhi nisab, apakah orang itu punya tanggungan, punya kredit, punya utang yang justru membebani dia?” katanya.
Ia bahkan menilai pegawai yang memiliki beban utang tertentu bisa saja masuk kategori penerima zakat atau gharimin, bergantung pada kondisi dan ketentuan yang berlaku.
“Dan juga perlu dianalisa. Andai penghasilan sebesar itu sudah memenuhi nisab, apakah orang itu punya tanggungan, punya kredit, punya hutang yang justru membebani dia? Apakah dia tidak masuk wajib zakat? Bukan wajib memberi zakat, tapi wajib menerima zakat karena ghorimin,” pungkasnya. (Fir)





















