Bupati Haris Rombak 12 Pejabat Eselon II Probolinggo, Ini Daftar Nama dan Jabatan Barunya

16

Probolinggo (WartaBromo.com) – Bupati Probolinggo Mohammad Haris merombak jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan pemerintah kabupaten. Sebanyak 12 pejabat menduduki posisi baru dalam pelantikan dan mutasi yang melibatkan total 209 pejabat struktural dan fungsional, Jumat (20/11/2026).

Perombakan tersebut menyasar sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, mulai dari dinas kependudukan, sosial, tenaga kerja, hingga badan kepegawaian. Bupati menyebut penempatan baru itu merupakan bagian dari evaluasi organisasi dan penerapan sistem merit berbasis manajemen talenta.

Pelantikan berlangsung di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, jajaran kepala OPD, serta para camat.

Dua belas pejabat eselon II yang dilantik menempati sejumlah posisi penting. Berikut susunan jabatan barunya:

1. Saniwar sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Rachmad Hidayanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.
3. Abdul Ghafur sebagai Kepala Dinas Sosial.
4. Agus Mukson sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
5. Hengki Cahjo Saputra sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
6. Hari Kriswanto sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
7. A’at Kardono sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Heri Mulyadi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
9. Dian Cahyo Prabowo sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).
10. Sugeng Wiyanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
11. M. Sjaiful Efendi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP).
12. Asrul Bustami sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Bupati Mohammad Haris menegaskan, pergeseran jabatan tersebut tidak bisa dimaknai sekadar pergantian pejabat. Pemerintah daerah menggunakan mekanisme manajemen talenta untuk menyesuaikan kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi.

“Penempatan pejabat dilakukan melalui sistem merit berbasis manajemen talenta. Ini bagian dari pemetaan potensi, evaluasi kinerja, dan kebutuhan organisasi,” kata Haris.

Dia menjelaskan, proses pemetaan menggunakan pendekatan nine box talent management. Metode tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara kompetensi, potensi, dan capaian kinerja pejabat sebelum menentukan penempatan maupun pengembangan karier.

Karena itu, menurut Haris, pejabat yang bergeser tidak otomatis dianggap memiliki catatan buruk. Sebaliknya, pergantian posisi juga tidak selalu berarti pejabat sebelumnya melakukan kesalahan.

Evaluasi kinerja aparatur, lanjut dia, dilakukan secara berkala, termasuk setiap enam bulan, untuk memastikan organisasi pemerintahan tetap berjalan efektif.

Bupati Ingatkan Pejabat Tak Beli Jabatan

Selain menyoroti kinerja, Haris mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas selama menjalankan amanah baru. Dia secara khusus menegaskan tidak boleh ada praktik transaksi uang dalam proses pengisian maupun penempatan jabatan.

“Saya tidak ingin ada pejabat yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan jabatan. Jika ada pihak yang meminta imbalan, laporkan langsung kepada saya,” tegasnya.

Haris juga meminta para kepala OPD segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru. Mereka dituntut memahami persoalan di masing-masing instansi, membangun komunikasi dengan bawahan, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, kemampuan memimpin tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan struktural. Seorang pimpinan harus mampu mendengarkan, mengendalikan ego, dan mengambil keputusan berdasarkan persoalan yang dihadapi organisasi.

“Pemimpin harus lebih banyak mendengarkan. Jangan hanya mengandalkan jabatan atau kewenangan, tetapi bangun kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh tim,” ujarnya.

Keterbukaan informasi juga menjadi perhatian Bupati. Para kepala OPD diminta memahami program dan kebijakan instansinya agar dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat maupun media.

Haris menyatakan evaluasi dan rotasi pejabat masih memungkinkan dilakukan kembali sesuai kebutuhan organisasi. Namun, proses tersebut tetap harus mengikuti tahapan dan ketentuan kepegawaian.

Total 209 Pejabat Dilantik

Selain 12 pejabat pimpinan tinggi pratama, pelantikan kali ini mencakup 51 pejabat administrator atau eselon III, 36 pejabat pengawas atau eselon IV, 21 kepala puskesmas, serta 89 kepala sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan serah terima jabatan secara simbolis dari Sugeng Wiyanto kepada M. Sjaiful Efendi sebagai Kepala DKUPP. Penandatanganan pakta integritas diwakili Asrul Bustami selaku Kepala DPUPR.

Bupati juga menyematkan tanda jabatan kepada tiga camat, yakni Muhammad Abduh Ramin sebagai Camat Tegalsiwalan, Nurhidayatullah sebagai Camat Krejengan, dan Bagus Abdul Goffur sebagai Camat Sumber.

Sementara sejumlah pejabat kecamatan lainnya yang menempati posisi baru meliputi Hariyanto sebagai Camat Kraksaan, Bambang Suhermanto sebagai Camat Dringu, Andi Wiroso sebagai Camat Besuk, serta Hudan Kurniawan sebagai Camat Sumberasih.

Haris berharap rotasi tersebut menghasilkan penyegaran kepemimpinan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Para pejabat diminta membuktikan kapasitas melalui kinerja dan pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.

“Fokus bekerja di tempat baru. Bawa pengalaman sebelumnya, bangun kepemimpinan yang lebih baik, dan pastikan hasil kerja benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Website with WhatsApp Message
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda. Klik disini.