Probolinggo (WartaBromo.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut yang diraih pemerintah daerah.
Namun, di balik pencapaian administratif itu, fraksi menyoroti sejumlah persoalan krusial, terutama lemahnya penanganan infrastruktur dasar dan pengelolaan anggaran.
Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (2/6/2025), Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Arbaiyah, menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp173 miliar—jauh di atas target Rp125 miliar yang ditetapkan dalam Perda APBD 2025.
Ironisnya, surplus anggaran ini terjadi di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, termasuk ruas strategis Krucil–Bremi yang menjadi akses wisata. Namun, di masa kepemimpinan Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto itu, proses pembangunan gagal dilaksanakan.
“Kami berharap SILPA tersebut tidak hanya digunakan untuk membiayai kewajiban rutin, tapi juga diarahkan untuk program prioritas sesuai visi misi bupati, terutama perbaikan jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat,” kata Ketua Fraksi Golkar, Wahid Nurrahman, Rabu (4/6/2025).
Wahid menilai, alih-alih menjadi indikator efisiensi, besarnya SILPA justru menunjukkan lemahnya daya serap anggaran dan perencanaan pembangunan. Ia menekankan perlunya reformulasi belanja agar lebih strategis dan berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Sorotan juga diberikan terhadap respons pemerintah daerah atas sejumlah bencana alam yang terjadi belakangan, seperti jembatan putus, longsor, dan kerusakan jalan di berbagai wilayah.
Fraksi Golkar meminta adanya langkah nyata dan terukur dalam mitigasi serta pemulihan infrastruktur pascabencana.
“Kami mendesak pemerintah menyampaikan rencana konkret—baik jangka pendek maupun panjang—dalam menangani kerusakan infrastruktur,” tegas Wahid.
Selain infrastruktur, Fraksi Golkar turut menyoroti penurunan pertumbuhan aset daerah, yang turun dari 2,5 persen pada 2023 menjadi 2,2 persen di 2024. Penurunan ini dinilai sebagai sinyal lemahnya investasi pembangunan dan kurang optimalnya realisasi belanja modal.
Fraksi juga mempertanyakan besarnya piutang daerah yang dinilai belum tertangani secara efektif. Mereka meminta kejelasan soal piutang yang dihapuskan sepanjang tahun anggaran 2024 dan bagaimana pemerintah merancang pengelolaan piutang ke depan secara tertib dan akuntabel.
“Kami ingin tahu jenis piutang yang dihapus dan langkah pengendaliannya pada 2025,” ujar Arbaiyah.
Meski demikian, Fraksi Golkar tetap memberi penghargaan atas capaian opini WTP ke-12 yang diraih Pemerintah Kabupaten Probolinggo dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut dianggap mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang baik.
“Ini pencapaian yang layak diapresiasi. Namun, capaian administratif tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertangani,” tandas Wahid. (saw)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
