Pasuruan (WartaBromo.com) – Pemerintah Kota Pasuruan menyiapkan anggaran untuk pemilihan gedung Rumah Dinas Wakil Wali Kota sebesar Rp217 juta dalam APBD 2026.
Kepala Bagian Umum Pemkot Pasuruan, Rusmin Nuryadin, mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari biaya pemeliharaan gedung Rumah Dinas Wakil Wali Kota secara keseluruhan selama satu tahun, bukan semata-mata untuk pembangunan ruang podcast sebagaimana informasi yang beredar.
“Anggaran Rp217 juta itu sebenarnya bukan semata-mata untuk ruang podcast. Yang sebenarnya adalah anggaran untuk biaya pemeliharaan gedung Rumah Dinas Wakil Wali Kota secara keseluruhan dalam setahun,” ujar Rusmin saat dikonfirmasi pada Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut masuk dalam belanja bahan bangunan dan konstruksi berupa pembelian material untuk kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan bangunan.
Ia mencontohkan, anggaran itu dapat digunakan apabila terjadi kerusakan pada bagian rumah dinas, seperti plafon yang jatuh, toilet mampet, genteng bermasalah, wastafel rusak, pengecatan, kebocoran maupun perbaikan talang.
“Jadi sifatnya dinamis, sesuai kebutuhan dan situasional. Misalnya ketika di Rumah Dinas Wakil Wali Kota plafonnya jatuh, WC mampet, kemudian harus ada rehab toilet dan sebagainya, ya menggunakan anggaran tersebut,” jelasnya.
Rusmin juga menegaskan, anggaran tersebut bukan merupakan anggaran jasa konstruksi untuk membangun sebuah ruangan baru dari nol.
Menurut dia, material yang dibutuhkan nantinya dibeli melalui mekanisme e-purchasing, seperti semen, partisi, genteng maupun material bangunan lainnya.
“Jadi bukan membangun dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Bangunan yang sudah ada itu yang dirubah fungsinya,” katanya.
Rusmin menjelaskan bahwa Wakil Wali Kota Pasuruan memang menginginkan adanya ruang digital di Rumah Dinas Wakil Wali Kota.
Ruang tersebut akan memanfaatkan ruangan yang sudah ada. Sebelumnya, ruangan itu digunakan sebagai kamar ajudan dan ruang tamu.
“Bangunan yang ada, existing ruangan bangunan yang ada sekarang, itu dirubah fungsinya menjadi ruang digital. Sebelumnya kamar ajudan dan tempat ruang tamu, dirubah fungsinya menjadi ruang digital,” ungkapnya.
Ruang digital tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi ruang kerja Wakil Wali Kota untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, seperti rapat melalui Zoom Meeting maupun komunikasi secara daring dengan kementerian dan pihak lainnya.
Selain itu, konsep ruang digital tersebut juga diarahkan agar ke depan dapat terhubung dengan sistem pemantauan, termasuk CCTV yang berada di Dinas Perhubungan, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Mall Pelayanan Publik (MPP).
Dengan begitu, Wakil Wali Kota diharapkan dapat memonitor kegiatan pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
“Ruang digital itu sebagai sarana ketika nanti Bapak harus mengikuti undangan-undangan, kemudian komunikasi dengan kementerian, rapat melalui Zoom Meeting dan sebagainya,” jelas Rusmin.
Sementara itu, keberadaan peralatan podcast memang merupakan salah satu bagian dari konsep ruang digital tersebut. Podcast nantinya dapat digunakan sebagai sarana komunikasi Wakil Wali Kota dengan berbagai komunitas dan masyarakat.
“Peralatan podcast itu bagian dari ruang digital. Jadi yang kurang tepat adalah ketika anggaran Rp217 juta itu disebut semata-mata untuk ruang podcast. Padahal ruang podcast itu bagian terkecil dari ruang digital,” tegasnya.
Rusmin menambahkan, pengadaan peralatan podcast sendiri telah dianggarkan dalam anggaran induk, bukan melalui anggaran perubahan.
Ia juga memastikan belum tentu seluruh anggaran Rp217 juta tersebut akan terserap. Penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Wali Kota selama satu tahun.
“Apakah anggaran itu terserap semua atau terserap sebagian, itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nanti musim penghujan ada genteng atau plafon yang bermasalah, baru kita ambilkan dari kegiatan seperti itu,” pungkasnya. (Fir)
Follow Official WhatsApp Channel WARTABROMO untuk mendapatkan update terkini berita di sekitar anda.
Klik disini.
