Sebuah Catatan Redaksi
Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan yang mengetok palu persetujuan pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada Senin, 16 November 2026 menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola pembangunan daerah. Angka pokok utang itu memang terpangkas cukup dalam dari usulan awal eksekutif sebesar Rp363 miliar. Namun, dengan bunga 6 persen per tahun dan biaya provisi selama sepuluh tahun ke depan, total kewajiban yang harus dikembalikan Kabupaten Pasuruan membengkak menjadi sekitar Rp342,46 miliar.
Langkah ini patut diapresiasi dari satu sisi penting: keberanian menentukan skala prioritas. Dengan mencoret rencana revitalisasi kawasan wisata dan memusatkan seluruh energi utang hanya untuk pembangunan RSUD Purwodadi, Pemkab dan DPRD mengirim pesan jelas bahwa pelayanan kesehatan dasar jauh lebih mendesak daripada proyek estetika ruang publik.
Selama bertahun-tahun, warga di sepuluh kecamatan wilayah selatan Pasuruan—mulai dari Purwodadi, Tutur, hingga lereng Tosari—menghadapi ketimpangan akses kesehatan yang nyata. Dalam situasi gawat darurat, jarak tempuh menuju RSUD Bangil di wilayah barat atau RSUD Grati di timur kerap menjadi pertaruhan antara nyawa dan waktu. Tak jarang, warga justru lebih dekat melintasi batas administratif menuju fasilitas kesehatan di Lawang, Kabupaten Malang. Hadirnya rumah sakit tipe C berlantai lima dengan kapasitas 171 tempat tidur di Purwodadi bukan sekadar proyek beton, melainkan wujud keadilan spasial bagi warga pegunungan dan selatan.
Meski demikian, euforia pembangunan harus segera diiringi kewaspadaan fiskal tingkat tinggi. Utang daerah bukanlah dana hibah, melainkan beban antargenerasi yang menuntut disiplin manajerial.
Skema pelunasan yang dirancang Pemkab Pasuruan terbilang cerdik, namun menyimpan celah kerentanan. Selama masa tenggang (grace periode) hingga akhir 2028, APBD hanya menanggung bunga dan provisi. Namun, begitu memasuki periode angsuran penuh pada 2029 hingga 2035, daerah wajib menyetor rata-rata Rp43,10 miliar setiap tahunnya.
Pemerintah daerah mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari BLUD RSUD Bangil dan RSUD Grati sebagai mesin utama pembayaran cicilan, sebelum RSUD Purwodadi diharapkan mandiri dan ikut menyetor pada 2033. Di atas kertas, strategi subsidi silang antar-rumah sakit ini tampak ideal. Namun, realitas di lapangan tidak selalu linear.
Proyeksi gabungan SiLPA RSUD Bangil dan Grati berada di kisaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar per tahun—angka yang masih menyisakan selisih terhadap beban cicilan puncak sebesar Rp43 miliar. Belum lagi, lebih dari 80 persen arus kas rumah sakit daerah sangat bergantung pada ketepatan waktu pencairan klaim BPJS Kesehatan. Jika pencairan klaim tersendat, likuiditas rumah sakit bisa tertekan. Risiko terburuknya adalah tersedotnya anggaran peremajaan alat medis dan peningkatan mutu layanan di Bangil serta Grati demi mengejar setoran utang.
Di luar skema pinjaman PT SMI, APBD murni Kabupaten Pasuruan juga masih harus menanggung beban tambahan yang tidak kecil. Regulasi mensyaratkan utang PT SMI hanya boleh membiayai konstruksi gedung dan infrastruktur melekat seperti gas medis dan IPAL. Artinya, kebutuhan alat kesehatan dan kesiapan operasional RSUD Purwodadi yang ditaksir mencapai Rp193 miliar harus dicicil secara mandiri dari kantong APBD murni di tengah ruang fiskal yang ketat.
Pada akhirnya, pinjaman Rp250 miliar ini adalah pedang bermata dua. Jika dikelola dengan tata kelola yang transparan, lelang konstruksi yang bersih, serta manajemen BLUD yang lincah, RSUD Purwodadi akan berdiri tegak sebagai monumen keberpihakan negara pada rakyatnya. Sebaliknya, jika proyek mulur atau target pendapatan meleset, sanksi pemotongan otomatis Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Kementerian Keuangan siap menanti di ujung jalan.
Palu sudah diketok. Kini, publik Pasuruan menunggu pembuktian bahwa utang ratusan miliar ini benar-benar berubah menjadi layanan kesehatan yang menyelamatkan nyawa, bukan sekadar warisan beban anggaran di masa depan.





















