Jakarta (WartaBromo.com) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (17/11/2026).
Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etik terkait dugaan pemufakatan akses ilegal dan penyadapan dengan menggunakan perangkat teknologi milik institusi.
Putusan tersebut sekaligus menjadi titik penting dalam perjalanan karier Eko yang telah mengabdi selama lebih dari dua dekade di kepolisian. Perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 itu, sebelumnya pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko.
Pertama, sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH,” ujar Trunoyudo.
Sidang etik berlangsung di Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.
Eko Hadi Santoso Ajukan Banding
Eko menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan majelis etik yang menjatuhkan sanksi pemecatan.
Setelah persidangan, mantan pejabat Bareskrim Polri tersebut meninggalkan gedung dengan pengawalan aparat keamanan. Ia terlihat mengenakan pakaian tahanan berwarna biru bernomor 02 dan masker hitam.
Eko kemudian dibawa menuju kendaraan taktis Brimob yang telah menunggu di luar gedung.
Polri menyatakan penanganan perkara tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Menurut Trunoyudo, proses penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota kepolisian tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Prinsip equality before the law menjadi landasan dalam pemeriksaan tersebut,” katanya.
Pengajuan banding menjadi langkah hukum internal yang ditempuh Eko untuk menyikapi putusan sidang etik tersebut.
Rekam Jejak Karier Irjen Eko Hadi Santoso
Sebelum dijatuhi sanksi PTDH, Eko Hadi Santoso merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.
Jabatan terakhirnya adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri.
Dalam perjalanan kariernya, Eko pernah dipercaya menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Pengalaman tersebut menempatkannya dalam sejumlah penugasan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, termasuk kejahatan narkotika.
Dari sisi pendidikan, Eko merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang tahun 1996. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus pada 1999.
Karier kepolisiannya dimulai setelah menyelesaikan pendidikan pembentukan perwira tersebut. Secara bertahap, ia menempati berbagai jabatan hingga mencapai pangkat Inspektur Jenderal Polisi.
Namun, perjalanan kariernya kini menghadapi konsekuensi serius setelah majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terkait pelanggaran etik dalam perkara akses ilegal dan penyadapan.





















