Probolinggo (WartaBromo.com) – Bupati Probolinggo Mohammad Haris meminta seluruh jajaran pemerintahan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim hujan 2026/2027. Pemerintah desa diminta memetakan wilayah rawan, menyiapkan jalur evakuasi, hingga memastikan kelompok rentan mendapat perlindungan.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor 400.7.23.1/188/426.205/2026 tentang Langkah Antisipasi Menghadapi Potensi Bencana pada Musim Hujan Tahun 2026/2027. Surat itu ditetapkan pada 19 November 2026 dan ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat, serta kepala desa.
Kebijakan ini menjadi langkah antisipasi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi selama musim penghujan.
Haris meminta kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga melibatkan pemerintah kecamatan hingga desa. Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan bencana tidak terlambat ketika kondisi darurat terjadi.
Dalam surat edaran tersebut, kepala perangkat daerah diminta memastikan kesiapan personel, kendaraan operasional, logistik, serta peralatan pendukung penanggulangan bencana.
Pemeriksaan juga harus menyasar infrastruktur yang berpotensi terdampak, mulai dari jalan, jembatan, sungai, saluran drainase hingga fasilitas pelayanan publik. Setiap perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo.
Di tingkat kecamatan, camat diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, TNI/Polri, unit pelaksana teknis (UPT), dan unsur masyarakat. Pemantauan secara khusus diarahkan ke desa-desa yang memiliki catatan kejadian banjir, longsor, banjir bandang, maupun bencana akibat cuaca ekstrem.
Sementara itu, kepala desa mendapat tugas lebih langsung dalam memastikan kesiapan masyarakat. Mereka diminta mendata kawasan rawan bencana sekaligus mengidentifikasi warga yang masuk kelompok rentan.
Wilayah bantaran sungai, kawasan pesisir, daerah rawan longsor, serta permukiman yang kerap tergenang menjadi lokasi yang perlu mendapat perhatian.
Pemerintah desa juga diminta menggerakkan kerja bakti untuk membersihkan drainase dan gorong-gorong. Selain itu, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian sementara, dan sarana komunikasi darurat harus dipastikan siap digunakan.
Bupati juga menekankan pentingnya kecepatan pelaporan apabila terjadi bencana. Setiap kejadian harus segera disampaikan kepada BPBD Kabupaten Probolinggo melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB).
Laporan tersebut harus memuat jenis kejadian, waktu dan lokasi, kondisi terkini, dampak awal, serta kebutuhan penanganan mendesak. Informasi itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah respons di lapangan.
Dalam situasi darurat, Haris menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas dibandingkan kepentingan lainnya.
“Keselamatan jiwa menjadi prioritas. Evakuasi warga terdampak dan pemenuhan kebutuhan dasar harus segera dilakukan,” demikian penegasan dalam surat edaran tersebut.
Untuk mencegah penyebaran informasi keliru, seluruh jajaran juga diminta menggunakan informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi, terutama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Informasi kebencanaan harus disampaikan secara akurat agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan tanpa memicu kepanikan.
Melalui instruksi tersebut, Pemkab Probolinggo menargetkan kesiapsiagaan bencana berjalan secara terpadu hingga tingkat desa. Kecepatan koordinasi, kesiapan peralatan, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk menekan risiko serta dampak bencana selama musim hujan 2026/2027. (fat/saw)





















