Surabaya (WartaBromo.com) – Status tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan tambang tidak serta-merta membuat Nurkholis kehilangan seluruh hak kepegawaiannya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur itu masih menerima 50 persen gaji dan mendapat pendampingan hukum dari Unit Kerja Bantuan Hukum (UKBH) Korpri meski kini ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, mengatakan pemberian hak tersebut tetap mengacu pada ketentuan kepegawaian dan asas praduga tak bersalah.
Di sisi lain, Pemprov Jatim telah mengambil langkah administratif dengan memberhentikan sementara Nurkholis dari jabatannya. Kebijakan itu dilakukan agar pelayanan dan aktivitas organisasi di DLH Jatim tetap berjalan.
Posisi kepala dinas sementara kini dipercayakan kepada Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, sebagai pelaksana tugas (Plt).
“Status hukumnya tidak menghapus hak kepegawaiannya. Untuk sementara, yang bersangkutan menerima 50 persen gaji dan mendapatkan pendampingan hukum,” kata Indah.
Nurkholis sebelumnya ditahan penyidik Kejati Jatim sejak Selasa (17/11/2026). Ia menjalani masa penahanan awal selama 20 hari di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim.
Penahanan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi berupa pungutan liar dalam pengurusan perizinan ketika Nurkholis menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim pada Januari-Agustus 2024.
Dalam perkara ini, penyidik menjeratnya dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dugaan Pungli Tembus Rp 1,2 Miliar
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, sebelumnya mengungkapkan total uang yang diduga dikumpulkan melalui praktik pungli tersebut mencapai lebih dari Rp 1,2 miliar.
Rinciannya, sekitar Rp 1,1 miliar berasal dari pengurusan izin pertambangan. Sementara pungutan terkait layanan geologi dan air tanah mencapai Rp 133,5 juta.
Dari keseluruhan aliran uang tersebut, penyidik menduga Nurkholis menikmati Rp 687,5 juta.
Kejati Jatim juga telah menyita sejumlah barang bukti, berupa uang tunai Rp 615 juta dan emas seberat 50 gram.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis diketahui mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya melalui dua pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jatim, yakni almarhum Oni Setiawan yang pernah menjabat Kepala Bidang Pertambangan dan Ertika Dinawati, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.
Nurkholis mengklaim tidak mengetahui asal-usul uang yang diberikan kedua bawahannya tersebut. Ia beralasan saat itu tengah menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah.
Ia juga membantah menerima pemberian secara langsung dari Oni maupun Ertika. Menurut pengakuannya, sebagian uang dialihkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk sumbangan ke masjid serta pengadaan hewan kurban.
“Dana dari Oni sekitar Rp 550 juta dan dari Ertika Rp 100 juta. Seluruhnya sudah saya kembalikan kepada kejaksaan,” ujarnya saat itu.
Terkait emas seberat 50 gram yang diterimanya dari Ertika, Nurkholis menyebut barang tersebut diberikan sebagai cendera mata saat acara perpisahan.
Ia mengaku tidak menelusuri asal-usul emas tersebut ketika menerimanya.
Nurkholis juga membantah menerima uang dari Ertika sebelum dirinya menjabat Penjabat Wali Kota Probolinggo.
Pengembalian uang dan penjelasan Nurkholis tersebut menjadi bagian dari informasi yang berkembang dalam penanganan perkara. Namun, pengembalian barang atau uang tidak dengan sendirinya menghapus dugaan tindak pidana maupun menentukan kesalahan seseorang.
Proses hukum terhadap Nurkholis kini berada di tangan penyidik Kejati Jatim untuk mengungkap konstruksi perkara, aliran dana, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.





















