“Bohong itu, kalau kami dapat banyak proyek dari Kota. Baru kali ini kami dapat proyek di kota,” akunya.
Luthfi yang sehari-hari sebagai dosen ini, mengatakan, selama ini, CV milik mertuanya itu tidak pernah bermain di kota, tapi di Kabupaten Pasuruan. Karena itu, sebagai pemain baru di Kota, pihaknya mengaku sebagai korban.
“Kalau birokrasinya seperti itu, bisa apa kita. Karena kalau tidak kasih fee, nggak dapat pekerjaan, nggak bisa makan,” lanjut Luthfi.
Atas dasar itu pula, untuk membela adiknya yang tertangkap KPK, pihak keluarga telah menyiapkan pengacara guna mendampingi proses hukumnya nanti.
Sepak terjang CV Mahadir di dunia kontruksi cukup lama. Bukan hanya proyek swasta, tapi juga proyek pemerintah. Di kalangan warga sekitar, nama Muhdor, sosok yang disebut sebagai pemilik CV Mahadir dikenal sebagai juragan proyek. “Ramai terus proyeknya, tiap tahun selalu dapat,” kata Toha, tukang tambal yang ada di depan kantor CV Mahadir.
Proyek pengerjaan drainase di Desa Lajuk, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan pada Oktober 2017 adalah salah satunya. Tahun ini, CV Mahadir juga kembali kebagian proyek pemeliharaan berkala jalan Nyato, Desa Orobulu, Kabupaten Pasuruan. CV Mahadir dinyatakan sebagai pemenang dengan harga disepakati Rp 456.693.600. Proyek ini belum termasuk proyek PLUT-UMKM di lingkungan Pemkot Pasuruan yang kini tengah disidik KPK.
Diketahui, KPK menangkap Wali Kota Pasuruan, Setiyono dalam sebuah operasi tangkap tangah di rumahnya, Kamis, 4 Oktober lalu. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot ini, diduga menerima uang, pemberian dari rekanan melalui perantara Wahyu Tri Hardianto. Dalam operasi itu, Plh Kepala Dinas PUPR Dwi Fitri Nurcahyo, serta M. Baqir, selaku pemberi dari CV Mahadir juga ikut diamankan.
Diitangkapnya Setiyono bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebabnya, Wali Kota Pasuruan ke-16 itu, boleh dibilang cukup banyak makan asam garam di birokrasi. Dilantik pada 17 Februari 2016, usai memenangi pilkada 2015, suami Rini Widjajati ini sempat menduduki sejumlah posisi di birokrasi.
Mulai dari kepala unit di Pasar Besar, Kepala Dinas Dukcapil, Sekretaris Daerah Pemkot Pasuruan, hingga wakil wali kota, mendampingi Hasani kala itu. Nah, rupanya, pengalaman itu pula yang membuat Partai Golkar mendapuknya sebagai calon wali kota, berpasangan dengan Raharto Teno Prasetyo, sebagai wakilnya.
Berangkat melalui koalisi Golkar-PDIP, pria kelahiran Nganjuk pada 18 April 1955 itu, sukses menumbangkan dominasi petahana, Hasani. Tapi sayang. Baru dua tahun menjabat, Setiyono yang juga ketua DPD Golkar Kota Pasuruan itu tertangkap tangan oleh KPK. (tim WartaBromo)
