Bangil (wartabromo.com) – Pertemuan perwakilan warga Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dengan DPRD Kabupaten, terkait protes tol Gempol-Pasuruan (Gempas) menghasilkan sejumlah kesepakatan, Rabu (31/10/2018). Pembangunan underpass untuk keperluan warga menjadi salah satu solusi.
Dalam pertemuan itu terungkap, bila desain overpass yang sudah hampir rampung dirasa memberatkan warga, terutama bagi pedagang makanan keliling, tukang becak dan pengusaha mebel yang masih menggunakan kendaraan becak untuk mengangkut furniture.
“Overpass sangat menyusahkan warga, kasihan warga yang mencari rezeki kecil-kecil menjadi korban,” terang Hudan Dardari, kordinator Aksi.
Permasalahan banjir yang selalu menghantui warga Sadengrejo setiap tahunnya tak luput disampaikan. Debu akibat lalu lalang kendaraan truk pembawa material proyek tol Gempas seksi 3B itu, hingga bangunan rumah yang retak-retak, turut dilontarkan warga.
“Box underpass ukuran 3×3 tetapi kalau hujan tidak bisa dilewati, lewat overpass. Untuk masalah banjir kita masukkan ke dalam saluran tol dan kita kasih pompa,” ujar Mulyono, perwakilan Jasa Marga.
Mulyono menjelaskan, untuk merubah desain jalan overpass yang menjadi underpass seperti yang diharapkan warga, pihaknya belum dapat memastikan secara gamblang. Ia masih akan membawa hasil pertemuan ini kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan.
Mengetahui hal tersebut, warga tampak setuju dan meminta penanggung jawab proyek segera merealisasikan keputusan yang telah disepakati bersama.
“Underpaas 3×3 meter, jangan yang 2,5×3 meter, biar becak bisa masuk, kasihan kalau lewat atas,” tegas Hudan.
Perwakilan PT. PP pada saat pertemuan tidak banyak berbicara, dengan hanya mengeluarkan sepatah kata terkait keluhan warga yang rumahnya retak-retak dampak aktivitas pengerjaan jalan tol.
“Siap (memperbaiki rumah warga),” singkatnya.
Sementara itu, Ketua komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo mengagendakan, akan melihat langsung lokasi terdampak tol, selain membawa keluhan warga langsung ke Jakarta.
“Kalau perlu kita kunjungi PT. PP, BPJT di Jakarta,” ujar politisi asal partai Gerindra itu.
Rusdi menambahkan, pihak tol jangan hanya dikejar target untuk selesai di minggu ketiga bulan Desember, lantas keluhan warga tak diindahkan.
Sebelumnya, warga Desa Sadengrejo melakukan aksi demo di depan kantor Pemerintah Kabupaten Pasuruan di jalan Hayam Wuruk. Mereka meminta perwakilan dari pejabat Kabupaten untuk keluar menemui mereka, namun aksi mereka tak ditanggapi.
Aksi dilakukan, lantaran aktivitas proyek tol membuat jalanan desa rusak. Selain menimbulkan debu dan bising, banyak warga menjadi korban, gara-gara terjatuh di jalanan berlubang.
Massa yang berjumlah ratusan orang itu kembali melanjutkan aksinya di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. Perwakilan warga ditemui langsung oleh perwakilan anggota komisi III, Jasa Marga dan PT. PP, mewakili pelaksana tol Gempas. (wil/ono)
