Pasuruan (wartabromo.com) – Seorang keluarga pasien protes layanan administrasi RSUD dr R Soedarsono Kota Pasuruan. Pasalnya, sistem administrasi rumah sakit dinilai tak terbuka dan amburadul, berpotensi rugikan pasien.
Sikap tersebut ditunjukkan salah satunya oleh seorang warga, berinisial LL, asal Jl Ir H Juanda, Kota Pasuruan.
Dijelaskan sebelumnya, ia datang ke rumah sakit plat merah itu, setelah putrinya mengalami demam pada Senin (17/12/2018) kemarin. Terkait proses administrasi, LL kemudian menitipkan uang sebesar Rp 1 juta ke petugas, hingga anaknya mendapatkan perawatan medis dan menginap di Paviliun anak.
Keesokan harinya, Selasa (18/12/2018), atas persetujuan dokter, ibu dan anak ini berkemas pulang. Selayaknya pasien, iapun mengurus segala beban administrasi medis, sekitar pukul 13.00 WIB. Tapi LL mengaku terkejut, saat tiba-tiba mendapat jawaban tanggungan perawatan sekitar Rp 5 juta, meski dirinya harus melunasi Rp 946.600, karena hampir keseluruhan biaya ditanggung asuransi. Sementara, waktu itu ia masih belum memberikan respons atas tunggakan itu.
Usai pulang, keesokan harinya ia mencoba mengklarifikasi jumlah tunggakan medis, hingga kemudian petugas menyodorkan nota pembayaran tanpa stempel rumah sakit, sebesar Rp 946.600.
Hal yang membuat mengernyitkan dahinya, bukan pada besaran jumlah tanggungan, karena setelah dicek, selain tak ada stempel, nota itu ternyata tidak menjelaskan rincian layanan medis apa saja, yang mesti dibayarnya.
“Saat saya tanya (ke petugas), kok malah ada pemeriksaan otak segala,” kata LL, Jumat (21/12/2018).
Ia pun murka. Pasalnya, selama dua hari menunggui anaknya di kamar paviliun, hanya dua botol infus yang diberikan, bahkan injeksi, yang lumrah diberikan kepada seseorang yang tengah sakit, juga tidak ada.
“Kalau memang ada pemeriksaan otak pada anak saya, kan saya dapat lembar persetujuan, yang harus saya tandatangani. Lha kemarin itu nggak ada kok,” tandas LL.
Desakan untuk menjelaskan rincian biaya medis, terus coba ia kemukakan. Sikap itu, disebutnya sempat membuat geger ruang administrasi paviliun itu. Tapi ia tetap pada sikapnya. Menurutnya, apa yang dilakukan pihak rumah sakit, diantaranya memberikan nota tanpa stempel, sudah tidak dapat ditolerir, karena dapat juga terjadi pada keluarga pasien lainnya.
“Sekali lagi, saya tidak persoalkan besar tagihan, karena saya sudah ditanggung Askes. Asuransi saya sebenarnya masuk di kelas 2, terus kemarin itu saya minta di Paviliun, naik 2 tingkat, jadi wajar kalau saya harus membayar (tambahan biaya),” terangnya.
Setelah melalui serangkaian perdebatan, LL akhirnya dikenai beban perawatan sebesar Rp 384.700, yang kemudian ia bayar, pada Kamis, (20/12/2018) kemarin. Iapun mendapat rincian nota pelayanan medis anaknya.
Masih berkenaan dengan administrasi, sampai saat ini, LL juga masih bertanya-tanya. Penerapan biaya medis sebesar Rp 384.700, sebagaimana nota pembayaran itu, belakangan disadari bukan didasarkan pada riwayat pelayanan medis milik putrinya, melainkan dari pasien lain.
Dia pun menganggap administrasi dan managemen rumah sakit milik Pemkot Pasuruan itu amburadul, sehingga sepatutnya dilakukan koreksi untuk perbaikan.
“Bayar di loket depan itu atas rincian dari kamar VIP anak kan? Kok malah saya datang, rincian itu baru dicari. Apa itu namanya bukan mark-up data. Masa’ ada petugas admin paviliun anak ditanya tarif kamar nggak tau. Kan lucu,” imbuh LL gemas.
Sementara, dr Lusi, Humas RSUD dr R Soedarsono mengatakan masih belum bisa memberikan keterangan, berkenaan dengan sorotan layanan administrasi oleh keluarga pasien kali ini. Ia mengaku masih berada di luar Kota, untuk keperluan yang tidak dapat ditinggalkan.
