Investigasi: Celah Curang Jaminan Kesehatan

2122

Dalam praktiknya, menurut penuturan Lusi, ada pasien yang membutuhkan perawatan lebih yang pada akhirnya melebihi dari plafon BPJS. Namun, ada juga yang tidak sampai. Nah, pada saat inilah rumah sakit bisa mendapat untung dari selisih biaya operasional pasien dengan plafon BPJS.

“Kami sistemnya kan nggendong ngindit ya. Dari diagnosa itu, istilahnya kadang kami bati (mendapat untung). Misalnya, dari pasien A kami untung. Tapi, dari pasien B, ndak untung. Malah banyak ruginya. Kayak pasien-pasien yang dirawat lama, pasien-pasien dengan penyakit komplikasi atau intensif, itu sebagian besar kami rugi,” aku Lusi.

Meski menyatakan ada praktik nggendong ngindit, Lusi membantah jika ada oknum yang berupaya melakukan mark-up atau memungut tambahan biaya dari pasien. Biaya tambahan, lanjut Lusi, hanya dikenakan pada pasien yang minta naik kelas.

Baca Juga :   Edarkan Sabu, Dua Pemuda di Tutur Digulung Polisi

Salah satu petugas di sebuah rumah sakit pelat merah di Madiun memberi gambaran lebih detil perihal teknis nggendong ngindit itu dilakukan. Yakni, dengan me-mark-up klaim jasa layanan medis yang realisasinya lebih rendah dari plafon INA-CBGs.

Sebagai gambaran, untuk penyakit tertentu (dengan dibuktikan hasil diagnose dokter), merujuk pada INA-CBGs, plafon biayanya adalah sebesar Rp 10 juta. Jika pada akhirnya untuk perawatan pasien hanya menghabiskan Rp 6 juta misalnya, rumah sakit biasanya tetap mengajukan angka yang mendekati Rp 10 juta.

“Selisih pembayaran itu yang kemudian kami pakai untuk menutup biaya operasional atau mensubsidi pasien-pasien lain yang memerlukan biaya lebih besar,” terang pegawai yang meminta namanya tidak ditulis itu.

Baca Juga :   RSUD Bangil Punya Pelayanan Unggulan; Poli Orthopedi dan Pain

Terkait tudingan pasien bahwa rumah sakit membatasi rawat inap, Lusi menepisnya. Menurutnya, kapasitas ruangan rumah sakit sangat terbatas. Karena itu, jika ada pasien datang, sementara kelas ruangan di mana pasien itu terdaftar sedang penuh, maka, yang bersangkutan akan dimasukkan ke kelas lain.

Itu pun, lanjut Lusi, hanya dibatasi tiga hari. “Misalnya ada pasien kelas II masuk, sementara ruangannya penuh, maka dia akan kita masukkan ke kelas I. Kalau kelas I penuh, akan dimasukkan ke kelas di bawahnya. Tapi ya sama. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Karena kalau lebih, klaimnya tidak akan dibayar oleh BPJS,” jelasnya.

Karena itu, Lusi pun menegaskan terkait ‘pembatasan’ pasien, hal itu semata karena alasan teknis. Bukan efisiensi sebagai dampak atas macetnya tagihan rumah sakit ke BPJS. Sekalipun Lusi tak mengelak imbas ketikdaklancaran pembayaran klaim RS dari BPJS, menyebabkan arus kas rumah sakit tak seimbang.