Investigasi: Celah Curang Jaminan Kesehatan

2122

Iqbal mengakui, praktik seperti yang ia sebutkan itu masih terjadi. Karena itu, semakin aktif masyarakat memberikan informamsi dan masukan, ia yakin pelaksanaan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini akan berjalan sesuai harapan.

Untuk menguji potensi terjadinya fraud itu, sejatinya bisa dilakukan dengan melihat medical record. Sebab, medical record ini juga menjadi petunjuk besaran biaya yang dikeluarkan RS untuk menangani si pasien. Tetapi, hal itu tidak mudah.

ICW, kata Alamsyah, menghendaki agar ada perbaikan sistem sehingga potensi fraud semakin tertutup. Utamanya, sistem verifikasi atas tagihan rumah sakit. Sebab, harus diakui, bahwa munculnya defisit BPJS, bukan semata karena iuran peserta yang nunggak. Tetapi, juga besarnya tagihan rumah sakit.

Baca Juga :   Edarkan Sabu, Dua Pemuda di Tutur Digulung Polisi

“Kita tidak mengetahui sebenarnya seberapa banyak orang yang sakit, kemudian berapa banyak biayanya, berapa banyak yang harus dibayar. Apakah iya, mereka yang sakit, jauh lebih banyak daripada yang membayar iuran?” Tanya Alamsyah.

Menyoal kisruh BPJS, Badan Pemeriksa Keuangan telah turun tangan. Tapi wilayah audit BPK terbatas pada masalah kepesertaan dan iuran.

“Sudah. Kami sudah melakukan pemeriksaan kinerja. Kami melihat bahwa terkait dengan kepesertaan dan iuran memang masih terjadi masalah. Iurannya lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan BPJS itu sendiri,” kata Dori Santoso, auditor BPK saat ditemui di kantornya.

Terkait dengan kinerja, Dori menyebut ada banyak yang menjadi sasaran pemeriksaan. Termasuk sistem di BPJS yang menjadi landasan penyelenggaran program JKN itu bekerja.

Baca Juga :   RSUD Bangil Punya Pelayanan Unggulan; Poli Orthopedi dan Pain

BPK terang Dori, hanya melihat proses sistem dan prosedur yang dilakukan oleh BPJS. Jika kemudian dalam audit kinerja ditemukan permasalahan serius, BPK baru akan mengagendakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

“Dan itu pernah. BPK pernah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu kaitannya dengan investasi yang diprogramkan BPJS,” kata Dori.

Khusus peluang terjadinya fraud, Dori mengatakan peluang fraud bisa terjadi di mana saja. Termasuk pemerintahan yang di dalamnya adalah BPJS. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak menyasar pada kemungkinan fraud itu. ke halaman 5

Dori menyampaikan, hasil pemeriksaan oleh BPK biasanya berujung pada pemberian rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi itulah yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh BPJS. Beberapa rekomendasi yang pernah disampaikan ke BPJS adalah terkait dengan verifikasi data. Dan inipun, lanjut dia, sudah dilakukan oleh BPJS dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.