Warning! Rekrutmen Panwascam dan PPK “Titipan” di Pilkada 2020

2497
Mencari orang-orang untuk ditempatkan dalam jabatan penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan tidak mudah.

Oleh : Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H.

PENYELENGGARAAN Pilkada serentak tahun 2020 sebentar lagi akan digelar, tepatnya pada tanggal 23 September 2020. Sekitar kurang lebih 10 bulan lagi masyarakat di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Jatim akan menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin 5 (lima) tahun mendatang.

Proses penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 tahapan persiapan akan dimulai pada bulan Desember 2019 untuk pembentukan lembaga ad hoc, yaitu Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Pembentukan Panwascam dan PPK melalui proses seleksi yang dimulai bulan Desember 2020. Terhadap Panwascam, rekrutmen akan dilakukan oleh Panwas kabupaten/kota.
Tetapi oleh karena Panwas kabupaten/kota belum terbentuk, “sementara diwakili” oleh Bawaslu kabupaten/kota.
Sedangkan rekrutmen PPK akan dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020.

Baca Juga :   Mulai Ada Manuver, 5 Parpol Galang Komunikasi Hadapi Pilwali

Melihat residu penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun 2019, masih sangat terasa dalam benak peserta Pemilu, masyarakat dan pemerhati Pemilu, khususnya terkait dengan tugas penyelenggara Pemilu.

Waktu itu banyak tudingan penyelenggara Pemilu diduga tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, baik Bawaslu kabupaten/kota beserta jajaran dan KPU kabupaten/kota beserta jajaran.

Banyak penyelenggara Pemilu yang digugat secara etik di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan ada rekomendasi lembaga pengawas Pemilu untuk dilakukan rekapitulasi ulang atau penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Bahkan ada pula yang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan hasil Pemilu, dan putusan MK dilakukan penghitungan atau pemungutan suara ulang.

Baca Juga :   Kiai Nawawi Nyatakan Dukungan untuk TEGAS

Kinerja penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK dan Panwascam), desa (PPL dan PPS), dan TPS (KPPS dan Pengawas TPS) tersebut, harus menjadi catatan bagi Bawaslu dan KPU kabupaten/kota untuk menyeleksi penyelenggara pemilihan ad hoc yang akan melaksanakan tugas-tugasnya pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

Memang tidak mudah bagi Bawaslu dan KPU kabupaten/kota untuk melakukan seleksi terhadap penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan. Di mana untuk PPK ada pembatasan terkait dengan masa tugas sebagai PPK, yakni yang pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai PPK tidak boleh untuk mendaftar kembali.