Bawaslu Curi Start?

1862

Bila Bawaslu kabupaten/kota menganggap tindakan ASN tersebut merupakan pelanggaran, maka solusi apa yang ditawarkan oleh Bawaslu kabupaten/kota bagi ASN yang akan mengikuti proses penjaringan bakal calon oleh partai politik, agar tidak dianggap salah?
Karena apabila ASN tidak ikut proses penjaringan dapat dipastikan partai politik tidak akan mengusulkannya.

Jangan asal prosas-proses, namun tidak memberikan solusinya.
Boleh untuk diingat-ingat, tidak ada satu regulasi pun yang melarang ASN mencalonkan diri sebagai calon bupati/wali kota.

Namun, terhadap ASN, TNI/Polri yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU, terdapat pemberlakuan yang berbeda dengan pasangan calon di luar ASN, TNI/Polri. Yang bersangkutan harus mengambil cuti ketika akan melaksanakan kegiatan kampanye.

Mengacu surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2900/KASN/11/2017, tanggal 10 November 2017, Perihal : Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, terkait dengan keikutsertaan dalam acara deklarasi salah satu bakal calon kepala daerah, deklarasi salah satu partai, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon kepala daerah, penggunaan foto atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait diri ASN yang bersangkutan, ucapan atau tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon, menggunakan simbol atau atribut partai atau bakal calon peserta, memposting foto calon peserta Pilkada baik dengan komentar atau hanya like di Medsos.

Agar memperoleh pemahaman yang sama dalam memaknai surat tersebut, khususnya: deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon kepala daerah. Maka, deklarasi itu berasal dari diri pribadi ASN dan bukan deklarasi yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Deklarasi oleh partai politik atau gabungan partai politik, apakah masuk dalam kualifikasi pelanggaran? Jawabnya tidak.
Karena hal yang sama pernah dilakukan oleh Joko Widodo yang menjabat presiden ketika deklarasi sebagai pasangan calon oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Terhadap surat Komisi Aparatur Sipil Negara di atas, harus dicermati secara mendalam oleh Bawaslu kabupaten/kota. Jangan memaknainya dengan membabi buta dan kacamata kuda.

Ingat! Bawaslu kabupaten/kota adalah sebagai pengawas Pemilu yang harus paham mana yang merupakan hak dan kewajiban bagi ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang pemilihan maupun undang-undang lainnya yang terkait dengan ASN.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, apabila ada ASN yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan KPU kabupaten/kota sebagai pasangan calon, tidak perlu mengundurkan diri sebagai ASN. Namun, khusus dalam tahapan kampanye bagi calon dari ASN ketika akan melaksanaan kampanye harus mengambil cuti.

Bawaslu kabupaten/kota dalam menyikapi kontestasi Pilkada yang diikuti oleh ASN harus bersikap arif dan bijaksana, tidak berlaku diskriminatif.

Belum tentu ASN yang ikut proses penjaringan akan diusulkan oleh partai politik. Maka berilah kebebasan bagi ASN yang ikut proses penjaringan, selama dalam proses penjaringan tidak menggunakan fasilitas negara dan atribut atau simbol ASN.

Apabila Bawaslu kabupaten/kota memroses pelanggaran bagi ASN yang ikut proses penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh partai politik, maka akan menjadi preseden buruk bagi proses demokrasi ke depan.

Bisa ditegaskan kembali, ASN yang ikut proses penjaringan di setiap partai politik tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Karena tidak ada larangan bagi ASN yang akan mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah.

Baca: PR Berat Bawaslu setelah “Miliki Kewenangan” Awasi Pilkada

Penulis ingatkan kepada Bawaslu kabupaten/kota, agar lebih cermat dalam mengelola persoalan dan permasalahan. Harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta jangan menjadi pihak penyumbang persoalan dan permasalahan.

Baca: Menyoal Integritas-Netralitas KPU

Hal utama lain adalah jangan sekali-kali menarik simpati publik dengan mengatasnamakan “memiliki kewenangan”, mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon bupati/wali kota.

Atau mumpung jadi pengawas “seolah-olah” ingin menunjukkan “tajinya” agar publik menilai pengawasannya berjalan dan ada kinerjanya.

Tetapi, yang lebih penting bagi Bawaslu kabupaten/kota adalah melindungi hak konstitusional warga negara, yaitu hak memilih dan hak dipilih. (*) ke halaman awal

.