Beragam peristiwa kami sajikan pada 27 November 2020 melalui laman media online WartaBromo. Ragam berita menarik kini kami rangkum untuk kembali anda baca dalam koran online edisi Sabtu (28/11/2020). Mulai Presiden tolak ampuni terpidana mati Probolinggo, hingga Pemkab Pasuruan lelang 10 jabatan sekaligus:
1. Presiden Tolak Ampuni Terpidana Mati Probolinggo
Probolinggo (WartaBromo.com) – Presiden Jokowi menolak permohonan pengampunan (grasi) yang diajukan Misnari, terpidana mati pembantaian satu keluarga pemilik ruko Pusaka Jaya, Kota Probolinggo 2011 silam.
Dalam pertimbangannya, Presiden menyebut, setelah membaca dengan seksama berkas permohonan grasi yang diajukan, tidak ditemukan alasan yang cukup untuk memberikan grasi kepada terpidana. Baca selengkapnya.
2. Tersangka Pembunuhan di Nguling Bertambah
Nguling (WartaBromo.com) – Polisi menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Ada satu orang lagi ditetapkan sebagai tersangka.
Kasubbag Humas Polres Pasuruan Kota, AKP Endy Purwanto menjelaskan, satu tersangka tersebut tak lain adalah Andik Harianto (30) yang merupakan salah satu dari dua orang yang menginap di rumah korban saat peristiwa terjadi. Baca selengkapnya.
3. Pemkab Pasuruan Lelang 10 Jabatan Sekaligus, Simak Posisinya
Pasuruan (WartaBromo.com) – Pemkab Pasuruan melelang 10 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong. Mulai dari direktur rumah sakit hingga kepala dinas.
Kabar lelang jabatan itu pun diumumkan langsung Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Pssuruan Nomor 03/PANSEL-JPT/KAB.PAS/2020, Tahun 2020. Baca selengkapnya.
4. Pemkot Probolinggo Siapkan Rp15 M untuk Vaksinasi Covid-19, Nakes dan Maskin jadi Prioritas
Probolinggo (wartabromo.com) – Tenaga kesehatan (nakes) dan masyarakat miskin (maskin) di Kota Probolinggo, diprioritaskan mendapat vaksin Covid-19. Untuk keperluan itu, dana Rp15 miliar telah disiapkan.
Vaksinasi tahap awal, Pemkot Probolinggo mengajukan 6.000 unit vaksin, meski kuotanya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pusat sendiri sedianya memprioritaskan wilayah zona merah untuk mendapat alokasi vaksin. Baca Selengkapnya.
